Berita

Jurubicara MUN Kiai Alwiyan Qosid Syam`un/Ist

Nusantara

Munas Pertama Majelis Ulama Nusantara Digelar Akhir Februari

Bukan Tandingan MUI
SABTU, 08 FEBRUARI 2025 | 13:04 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Majelis Ulama Nusantara (MUN) segera mengelar Musyawarah Nasional (Munas) pertamanya pada akhir Februari 2025 di Jakarta.

MUN merupakan gerakan alim ulama yang menjadi alternatif kemitraan ulama dengan umara dan umat serta bertujuan membangun kemitraan dengan masyarakat di Indonesia dalam membangun bangsa dan negara.

Jurubicara MUN Kiai Alwiyan Qosid Syam`un mengatakan, pendirian MUN bukan menjadi tandingan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).


Namun pendirian MUN merupakan wujud kebebasan berserikat, berorganisasi dan berkumpul yang dijamin undang-undang.

Menurut Kiai Alwiyan, MUN berdiri dan terdepan dalam membela kebenaran dan keadilan serta nasionalisme yang harus disuarakan.

"Pendirian MUN bukan tandingan dari MUI dan bukan kepentingan siapa-siapa," kata Kiai Alwiyan dalam keterangannya, Sabtu 8 Februari 2025.

Pengasuh Pondok Pesantren Ksatrian Santri Taruna Islam Al khairiyah Citangkil, Cilegon ini mengungkapkan, dukungan terhadap MUN semakin hari semakin besar.

Kiai Alwiyan mengatakan, alternatif kemitraan baru ulama dengan umara dan umat atau masyarakat di Indonesia ini dipandang oleh para pendiri MUN sudah sangat mendesak.

Karena persatuan dan kesatuan ketiganya sangat rawan untuk pecah dan memunculkan banyak konflik yang merupakan imbas dari persoalan geo politik dan kepentingan-kepentingan tertentu.

"Apalagi persoalan geo politik dengan memainkan berbagai isu yang bertujuan tidak ingin bangsa Indonesia bersatu untuk maju dan berjaya," kata Kiai Alwiyan.

Kiai Alwiyan menegaskan, meskipun menjadi mitra umara tetapi MUN tetap kritis jika ada kekurangan dari kebijakan dari umara atau pemerintah.

"Yang khas dari MUN adalah sikap kritis ini disampaikan ke umara dengan adab, duduk bersama dan mendahulukan tabayyun," pungkas Kyai Alwiyan.

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Rismon Dituding Bohong soal Ijazah Jokowi

Minggu, 15 Maret 2026 | 05:04

UPDATE

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

Lima Destinasi Wisata di Bogor Bisa Jadi Alternatif Nikmati Libur Lebaran

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:02

Program Mudik Gratis Presisi 2026 Cermin Nyata Transformasi Polri

Rabu, 25 Maret 2026 | 05:51

Negara-negara Teluk Alergi Iran

Rabu, 25 Maret 2026 | 05:37

Jika Rakyat Tak Marah, Roy Suryo Cs sudah Lama Ditahan

Rabu, 25 Maret 2026 | 05:13

Gegara Yaqut, KPK Tak Tahan Digempur +62 Siang Malam

Rabu, 25 Maret 2026 | 04:23

Waspada Kemarau Panjang Landa Jawa Barat

Rabu, 25 Maret 2026 | 04:15

KPK Ikut Ganggu Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 04:01

Elektrifikasi Total

Rabu, 25 Maret 2026 | 03:37

Kasus Penahanan Yaqut Jadi Kemunduran Penegakan Hukum

Rabu, 25 Maret 2026 | 03:18

Selengkapnya