Berita

Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan jajaran menteri Kabinet Merah Putih/Istimewa

Politik

Saatnya Presiden Prabowo Sikat Menteri-menteri Keblinger

SABTU, 08 FEBRUARI 2025 | 00:09 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Presiden Prabowo Subianto didukung untuk melakukan perombakan (reshuffle) kabinet, khususnya mengganti menteri-menteri yang dinilai tidak bekerja secara optimal untuk kepentingan rakyat.

Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Alwashliyah (PP GPA), Aminullah Siagian memandang, Presiden Prabowo telah jelas menyatakan akan mereshuffle menteri-menteri yang tidak berpihak kepada rakyat.

Hal itu disampaikan Prabowo saat berpidato dalam peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) beberapa hari lalu. 


Apalagi Aminullah mendapati pernyataan Presiden Prabowo yang menegaskan tidak akan ragu menindak tegas para menteri yang tetap membandel, meskipun sudah mendapat peringatan berkali-kali.

Menurut dia, reshuffle kabinet menjadi langkah yang perlu dilakukan, terutama terhadap menteri-menteri yang tidak sejalan dengan visi dan program pemerintahan Prabowo, termasuk mereka yang menerapkan kebijakan tanpa sosialisasi yang jelas sehingga merugikan masyarakat.

"Menteri-menteri kabinet yang tak patuh pada Asta Cita Presiden Prabowo, yang membuat kebijakan sendiri dan menyusahkan rakyat, PP GPA akan mendukung penuh Presiden Prabowo dalam mengganti menteri-menteri yang keblinger," ujar Aminullah dalam keterangannya, Jumat, 7 Februari 2025.

Aminullah menilai, reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan langkah strategis untuk memastikan efektivitas pemerintahan Presiden Prabowo, khususnya dalam mewujudkan program-program yang telah dijanjikan kepada rakyat.

"Yang pasti, menteri yang tak mau ikut perintah Presiden agar mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan, sikat saja, Pak Prabowo! Kami dukung penuh," tegasnya. 

"Ini momentum bagi Presiden Prabowo untuk memastikan hanya menteri-menteri yang loyal, kompeten, dan berpihak kepada rakyat yang berada di dalam jajaran pemerintahannya," demikian Aminullah menutup.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya