Berita

Sri Mulyani saat tiba di kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024/Net

Politik

Sri Mulyani Pangkas Anggaran Potensial Ganggu Program Prabowo

JUMAT, 07 FEBRUARI 2025 | 21:42 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, diprediksi akan mengganggu realisasi program-program Presiden Prabowo Subianto. 

Analisa itu disampaikan Founder Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, saat dihubungi Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, pada Jumat, 7 Februari 2025.

"Efisiensi yang dilakukan secara brutal, itu juga berdampak pada program-program di luar dari MBG (makan bergizi gratis)," ujar Bhima. 


Salah satu yang paling disadari masyarakat, pemangkasan anggaran sangat tidak sesuai dengan kondisi pemerintahan sekarang ini, dimana jumlah kementerian jauh lebih banyak ketimbang pemerintahan sebelumnya. 

"Jadi efisiensi ini kan juga kontradiksi sebenarnya, karena di satu sisi nomenklatur kementrian/lembaganya tidak diubah. Jadi bayangkan, kementerian makin banyak, tapi ada efisiensi anggaran," urainya. 


Bhima menyebutkan contoh efek yang akan terjadi, apabila efisiensi anggaran benar-benar akan dijalankan selama setahun ini. 



"Ya, misalnya program-program di level Kementrian Perdagangan, Kementrian Perindustrian untuk mendorong industri berdaya saing ekspor membuka pasar-pasar ekspor alternatif, itu susah. Padahal kan di era perang dagang Amerika jilid kedua yang meluas ya, tidak hanya Amerika versus China," tutur Bhima. 



"Jadi kita harus diplomasi internasionalnya juga membuka alternatif perdagangan. Tapi rapat-rapat, kemudian perjalanan dinas dipangkas. Ini agak-agak sulit ya. Kemudian untuk menjalankan hilirisasi, terutama hilirisasi produk pertanian, itu kan harus koordinasi dengan pemerintah daerah," sambungnya. 



Oleh karena itu, dia meyakini dampak dari pemangkasan anggaran K/L akan menyasar pada pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025.



"Itu artinya efisiensi bisa mengganggu tercapainya program dan juga akan membuat pertumbuhan ekonomi 2025 diperkirakan 4,7 persen. Jadi ini juga hal yang harusnya dikaji dulu oleh pemerintah, sebelum melakukan efisiensi-efisiensi anggaran ini," demikian Bhima menambahkan.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya