Berita

Sri Mulyani saat tiba di kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024/Net

Politik

Sri Mulyani Pangkas Anggaran Potensial Ganggu Program Prabowo

JUMAT, 07 FEBRUARI 2025 | 21:42 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, diprediksi akan mengganggu realisasi program-program Presiden Prabowo Subianto. 

Analisa itu disampaikan Founder Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, saat dihubungi Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, pada Jumat, 7 Februari 2025.

"Efisiensi yang dilakukan secara brutal, itu juga berdampak pada program-program di luar dari MBG (makan bergizi gratis)," ujar Bhima. 


Salah satu yang paling disadari masyarakat, pemangkasan anggaran sangat tidak sesuai dengan kondisi pemerintahan sekarang ini, dimana jumlah kementerian jauh lebih banyak ketimbang pemerintahan sebelumnya. 

"Jadi efisiensi ini kan juga kontradiksi sebenarnya, karena di satu sisi nomenklatur kementrian/lembaganya tidak diubah. Jadi bayangkan, kementerian makin banyak, tapi ada efisiensi anggaran," urainya. 


Bhima menyebutkan contoh efek yang akan terjadi, apabila efisiensi anggaran benar-benar akan dijalankan selama setahun ini. 



"Ya, misalnya program-program di level Kementrian Perdagangan, Kementrian Perindustrian untuk mendorong industri berdaya saing ekspor membuka pasar-pasar ekspor alternatif, itu susah. Padahal kan di era perang dagang Amerika jilid kedua yang meluas ya, tidak hanya Amerika versus China," tutur Bhima. 



"Jadi kita harus diplomasi internasionalnya juga membuka alternatif perdagangan. Tapi rapat-rapat, kemudian perjalanan dinas dipangkas. Ini agak-agak sulit ya. Kemudian untuk menjalankan hilirisasi, terutama hilirisasi produk pertanian, itu kan harus koordinasi dengan pemerintah daerah," sambungnya. 



Oleh karena itu, dia meyakini dampak dari pemangkasan anggaran K/L akan menyasar pada pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025.



"Itu artinya efisiensi bisa mengganggu tercapainya program dan juga akan membuat pertumbuhan ekonomi 2025 diperkirakan 4,7 persen. Jadi ini juga hal yang harusnya dikaji dulu oleh pemerintah, sebelum melakukan efisiensi-efisiensi anggaran ini," demikian Bhima menambahkan.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya