Sri Mulyani saat tiba di kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024/Net
Pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, diprediksi akan mengganggu realisasi program-program Presiden Prabowo Subianto.
Analisa itu disampaikan Founder Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, saat dihubungi Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, pada Jumat, 7 Februari 2025.
"Efisiensi yang dilakukan secara brutal, itu juga berdampak pada program-program di luar dari MBG (makan bergizi gratis)," ujar Bhima.
Salah satu yang paling disadari masyarakat, pemangkasan anggaran sangat tidak sesuai dengan kondisi pemerintahan sekarang ini, dimana jumlah kementerian jauh lebih banyak ketimbang pemerintahan sebelumnya.
"Jadi efisiensi ini kan juga kontradiksi sebenarnya, karena di satu sisi nomenklatur kementrian/lembaganya tidak diubah. Jadi bayangkan, kementerian makin banyak, tapi ada efisiensi anggaran," urainya.
Bhima menyebutkan contoh efek yang akan terjadi, apabila efisiensi anggaran benar-benar akan dijalankan selama setahun ini.
"Ya, misalnya program-program di level Kementrian Perdagangan, Kementrian Perindustrian untuk mendorong industri berdaya saing ekspor membuka pasar-pasar ekspor alternatif, itu susah. Padahal kan di era perang dagang Amerika jilid kedua yang meluas ya, tidak hanya Amerika versus China," tutur Bhima.
"Jadi kita harus diplomasi internasionalnya juga membuka alternatif perdagangan. Tapi rapat-rapat, kemudian perjalanan dinas dipangkas. Ini agak-agak sulit ya. Kemudian untuk menjalankan hilirisasi, terutama hilirisasi produk pertanian, itu kan harus koordinasi dengan pemerintah daerah," sambungnya.
Oleh karena itu, dia meyakini dampak dari pemangkasan anggaran K/L akan menyasar pada pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025.
"Itu artinya efisiensi bisa mengganggu tercapainya program dan juga akan membuat pertumbuhan ekonomi 2025 diperkirakan 4,7 persen. Jadi ini juga hal yang harusnya dikaji dulu oleh pemerintah, sebelum melakukan efisiensi-efisiensi anggaran ini," demikian Bhima menambahkan.
