Presiden Prabowo Subianto/Ist
Pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan keputusan yang sangat masuk akal.
Demikian disampaikan Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat 7 Februari 2025.
“Pemblokiran anggaran Ibu Kota Negara (IKN) tampaknya hal wajar dan logis. Wajar karena IKN bukanlah prioritas bagi Presiden Prabowo Subianto. Sebab, soal IKN tidak termasuk program unggulan Prabowo,” kata Prabowo.
Selain itu, Jamiluddin meyakini bahwa Presiden Prabowo mesti menyiapkan anggaran untuk membiayai program unggulan di pemerintahannya.
“Karena itu, yang bukan program unggulan logis kalau anggarannya dipangkas. Jadi, sudah tepat anggaran IKN diblokir. Sebab rakyat tidak akan menuntut bila pembangunan IKN tidak dilanjutkan,” pungkasnya.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo pada Kamis, 6 Februari 2025, mengungkapkan pihaknya masih belum merealisasikan atau membelanjakan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk tahun 2025.
Tindakannya itu menyusul adanya efisiensi anggaran Kementerian PU yang mencapai Rp81,38 triliun, dan hanya menyisakan anggaran pada tahun ini sebesar Rp29,57 triliun saja.
“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua. Kan tadi saya bilang, anggaran kita diblokir semua, (jadi belum bisa) tanya progres,” kata Menteri Dody saat ditemui usai Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat (Raker/RDP) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
