Berita

Sri Mulyani/Ist

Politik

Prabowo Bakal Dirugikan Kebijakan Sri Mulyani yang Potong Anggaran

JUMAT, 07 FEBRUARI 2025 | 20:20 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Prabowo Subianto akan mendapatkan dampak negatif akibat kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memangkas anggaran yang dapat menimbulkan ASN jadi malas bekerja.

Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, ASN akan malas bekerja dampak dari kebijakan Sri Mulyani yang memangkas anggaran PNS seluruh Indonesia.

"Kebijakan pemangkasan anggaran benar-benar dirasakan oleh ASN, mereka saya yakin tidak lagi bergairah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai abdi negara," kata Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat, 7 Februari 2025.


Selain itu kata Saiful, para ASN yang rata-rata berasal dari kalangan terdidik akan tidak suka terhadap Presiden Prabowo, karena anggaran yang semestinya ditingkatkan justru dikurangi.

"Saya lihat mestinya anggaran PNS ditingkatkan, bukan dikurang-kurangi. Mereka adalah simpul utama sukses dan tidaknya program pemerintahan Prabowo. Jika terus dikurangi maka mereka tidak lagi enjoy dalam bekerja, dampaknya akan dirasakan signifikan oleh negara," tutur Saiful.

Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, jika anggaran pelik, maka jangan salahkan para ASN jika malas dan bahkan terjadi faksi-faksi bahkan membanding-bandingkan dengan pemerintahan sebelumnya misalnya pada era SBY atau Jokowi.

"Jika PNS tidak berdaya dengan adanya pemotongan anggaran, maka mareka akan acuh tak acuh terhadap program yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo, alhasil mereka akan menstigmaisasi bahwa Pemerintahan Prabowo lebih buruk dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Bisa jadi bomereng bagi Prabowo jika dana ASN dikurang-kurangi, mereka akan meng kambing hitamkan pemerintah di mata rakyat," pungkas Saiful.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya