Waketum Golkar: Reshuffle Hak Prerogatif Presiden

Wacana reshuffle kabinet Merah Putih yang belakangan mencuat, direspons Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham. 

Menurut Idrus, keputusan mengenai reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto. 

"Sekali lagi masalah reshuffle atau tidak reshuffle itu adalah hak prerogatif Presiden,” ujar Idrus kepada wartawan di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat 7 Februari 2025. 

Idrus menuturkan, berdasarkan perspektif politik praktis, Presiden sebagai pemegang hak prerogatif dalam pemerintahan, tentunya memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai situasi politik. 

“Tetapi apa yang tampak kalau saya misalkan dan Pak Prabowo selalu bicara, saya sangat menghargai pemimpin yang patriotik,” kata Idrus. 

Namun demikian, Idrus pun mengapresiasi sikap Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia karena tidak menghindar dari masalah. Yaitu terkait kebijakan Kementerian ESDM melarang gas LPG 3 kg dijual di tingkat pengecer yang menuai polemik di masyarakat. 

"Pak Bahlil sebagai pemimpin tidak melempar tanggung jawab, dia mengatakan, saya tanggung jawab, karena masalah dari rakyat Pak Bahlil tidak pergi ke mana-mana tetapi mendatangi rakyat. Kan ini yang susah. Biasanya kan melempar ya dalam arti cuci tangan, Pak Bahlil tidak cuci tangan,” tutur Idrus.

Lebih jauh, Mantan Menteri Sosial ini menyinggung soal pentingnya hubungan politik yang baik antara sesama partai koalisi. Ia mengingatkan bahwa dalam ulang tahun Partai Golkar di Sentul, Bogor, beberapa waktu lalu terlihat adanya komunikasi politik yang cair dan produktif antara partai-partai di koalisi.

"Ini kan suatu narasi politik yang harus kita pelajari bersama dan bahkan kita jadikan sebagai contoh bahwa sejatinya beginilah pemimpin kita, ada komunikasi ideologis, ada komunikasi pemikiran gagasan dan ini kalau kita ingin maju,” pungkasnya.