Berita

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump/Net

Bisnis

BI Ramal Inflasi AS Makin Meningkat, Imbas Trump Effect?

JUMAT, 07 FEBRUARI 2025 | 18:00 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Inflasi di Amerika Serikat (AS) diperkirakan akan terus meningkat menyusul serangkaian kebijakan yang diterapkan pemerintahan Presiden Donald Trump.

Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi & Moneter (DKEM) Bank Indonesia (BI), Juli Budi Winantya menyampaikan, kombinasi kebijakan tarif, insentif pajak, serta pengetatan tenaga kerja akan mendorong inflasi lebih tinggi dan menciptakan ketidakpastian di pasar global.

Menurut Juli, kebijakan tarif yang diberlakukan AS akan berdampak langsung terhadap harga barang dan permintaan dalam negeri, yang pada akhirnya mendorong inflasi lebih tinggi. 


"Tarif ini tentunya akan membuat inflasi Amerika Serikat yang tadi dari sisi demand, dari sisi permintaan, juga akan semakin tinggi. Dari sisi tarif juga akan membuat inflasi Amerika Serikat lebih tinggi," paparnya dalam Pelatihan Wartawan BI di Aceh, Jumat 7 Februari 2025.

Selain itu, kebijakan pemotongan pajak juga berpotensi memperburuk kondisi tersebut. Insentif pajak yang diberikan kepada sektor korporasi di AS diprediksi dapat meningkatkan permintaan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap lonjakan inflasi.

“Tax ini implikasinya dua, karena dia mendorong pertumbuhan ekonomi ya tentunya juga akan meningkatkan inflasi. Tetapi di sisi lain karena dia memotong tax berarti defisitnya meningkat, yang berarti harus melakukan pembiayaan lebih besar,” imbuh Juli.

Faktor lain yang berpotensi menaikkan inflasi adalah kebijakan terkait tenaga kerja, di mana Administrasi baru AS berencana memperketat aturan terhadap tenaga kerja ilegal, termasuk melakukan deportasi. 

“Pengetatan tenaga kerja ini akan mengurangi ketersediaan tenaga kerja di AS, yang berimplikasi pada kenaikan upah dan inflasi,” jelas Juli.

Dengan peningkatan inflasi, ekspektasi penurunan suku bunga acuan Federal Reserve (FFR) kemungkinan akan tertunda lebih lama dari perkiraan sebelumnya. Hal ini berpotensi memperpanjang ketidakpastian di pasar global. 

“Ekspektasi penurunan FFR bisa tertunda karena inflasi lebih tinggi akibat kenaikan permintaan dan harga akibat tarif,” pungkasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya