Ketahuan Pakai Mobil Dinas untuk Urusan Pribadi, Pejabat Australia Langsung Mundur

Sikap yang ditunjukkan pejabat Australia ini sangat langka terjadi di Indonesia. Setelah ketahuan menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, ia langsung memutuskan untuk mundur. 

Adalah Menteri Transportasi negara bagian New South Wales (NSW), Australia, Jo Haylen, yang mengumumkan akan mundur dari jabatannya usai ketahuan menggunakan fasilitas negara untuk mengantar ia dan teman-temannya makan siang pada bulan lalu. 

Haylen sempat meminta maaf kepada masyarakat Australia, dan kemudian mengumumkan rencana mundur.

Tak hanya itu, Haylen juga berjanji akan membayar uang ganti transportasi untuk perjalanan sejauh 446 km dan selama 13 jam tersebut. Dia mengaku sangat menyesal telah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.

"Seperti yang saya katakan hari Minggu kemarin, saya berbuat kesalahan, manusia tidaklah sempurna. Saya sudah membuat warga kecewa dan sangat menyesal karenanya, karena kita dipilih supaya lebih baik dari pemerintahan sebelumnya," ujar Haylen dalam konferensi pers resmi, dikutip dari ABC News, Jumat 7 Februari 2025.

"Saya sampaikan kepada Premier (Kepala Menteri) kalau saya akan mengundurkan diri dari posisi sebagai menteri transportasi," imbuhnya. "Kesalahan saya merusak pemerintahan, dunia politik itu sulit, ada ekspektasi yang tinggi." 

Menurut catatan resmi penggunaan mobil pejabat, perjalanan pulang-pergi sejauh 446 kilometer itu ditempuh dari Sydney ke rumah Haylen di Central Coast dan kembali ke Sydney.

Di Central Coast, sopir mengantar Haylen dan teman-temannya, termasuk Menteri Perumahan New South Wales, Rose Jackson, ke sebuah restoran mewah di Brokenwood Wines untuk makan siang selama 3 jam.

Sopir berangkat dari Sydney dengan mobil Kia Carnival pada 25 Januari 2025 pukul 8 pagi dan baru pulang sebelum pukul 9 malam atau hampir 13 jam kemudian. 

Sementara itu, Kepala Menteri NSW, Chris Minns, mengaku telah menerima surat pengunduran diri Haylen.

"(Dia) telah membayar harga yang mahal atas kesalahan pengambilan keputusan," ujar Minns.