Krisis Legitimasi Ancam Presiden Prabowo Kalau Tak Reshuffle Menteri Ndablek

Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang kinerjanya bertolak belakang dengan visi utama Presiden Prabowo Subianto, yaitu memastikan perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat, didorong untuk dilakukan diganti atau reshuffle. 

Pakar Ilmu Pemerintahan, Efriza menilai, kepercayaan publik kepada Presiden Prabowo berpotensi menurun drastis apabila tetap mempertahankan menteri-menteri yang tak sejalan dengan visi utama kepala negara. 

"Jika Prabowo mendiamkan, kasus-kasus pembuatan kebijakan yang tidak becus, akan menghadirkan krisis legitimasi kepada pemerintahan," ujar Efriza kepada RMOL, Jumat, 7 Februari 2025.

Sebagai contoh, pengamat Citra Institute itu menyebutkan kasus kelangkaan gas elpiji 3 kilogram yang disebabkan kebijakan larangan penjualan di tingkat pengecer oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dipimpin Bahlil Lahadalia. 

Efriza melihat kebijakan yang dibuat Bahlil berimbas langsung kepada masyarakat, yang menjadi sulit mendapatkan gas elpiji 3 kg. Andai Presiden Prabowo tak menganulir kebijakan larangan penjualan gas elpiji 3 kg oleh pengecer, bisa jadi akan muncul kegaduhan yang lebih besar. 

"Yang seperti ini menunjukkan ada kecenderungan menteri Prabowo yang tidak mau menjalankan arahan maupun keinginan dari visi-misi Presiden, juga semakin menunjukkan menteri yang ditunjuk Prabowo tidak berkualitas," jelas Efriza. 

Oleh karena itu, jebolan S2 Ilmu Pemerintahan Universitas Nasional itu mendorong agar Presiden Prabowo me-reshuffle menteri-menteri yang tak taat terhadap arah kebijakan utama berupa keberpihakan kepada masyarakat. 

"Jika tidak, masyarakat mulai tak mempercayai Presiden Prabowo bisa membawa pemerintahan ini berpihak kepada masyarakat," demikian Efriza.