Berita

Jazilul Fawaid/RMOL

Politik

PKB Yakin Menteri "Ndableg" Sudah di Kantong Prabowo

KAMIS, 06 FEBRUARI 2025 | 20:13 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, menanggapi kemungkinan reshuffle kabinet yang tengah menjadi perbincangan. 

Menurutnya, keputusan untuk mengganti menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto, dan PKB menghormati kewenangan tersebut.

"Ya itu kewenangan Pak Prabowo. Kewenangan Pak Prabowo sebagai Presiden itu hak prerogatif, bisa mengganti para menterinya kapan saja. Apalagi kalau beliau bilang sudah "ndableg"," kata Jazilul Fawaid di markas PKB, Jalan Raden Saleh Raya, Jakarta Pusat, Kamis 6 Februari 2025.


Sosok yang akrab disapa Gus Jazil itu meyakini  kemungkinan reshuffle pasti akan terjadi. Terlebih Presiden Prabowo sudah memberikan sinyal.

"Saya kok melihat pasti sudah ada di kantongnya beliau. Tinggal kapan, momennya mungkin akan ada reshuffle," lanjutnya.

Ketua Fraksi PKB DPR RI itu menyebutkan bahwa publik juga berhak menilai kinerja para menteri yang ada. Namun, ia menegaskan, sekali lagi, bahwa keputusan ini sepenuhnya berada di tangan Presiden.

"Performa menteri-menteri yang ada juga publik menilai. Siapa yang mencla-mencle," tandasnya.

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan untuk jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah. Para pembantu Prabowo itu bakal diganti jika tidak bekerja dengan benar alias dablek.

Hal ini disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak peringatan Harlah ke-102 PBNU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu malam 5 Februari 2025.

Presiden juga menegaskan dirinya tak akan menoleransi pejabat negara yang main-main. Prabowo mengajak seluruh pejabat negara untuk berani mengoreksi diri.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya