Berita

Ketua Umum Dekopin, Bambang Haryadi/RMOL

Politik

Bersihkan Organisasi, Dekopin Minta BPK Audit Investigasi Aset dan Dana Hibah Periode Lalu

KAMIS, 06 FEBRUARI 2025 | 15:27 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) meminta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk melakukan audit investigasi secara menyeluruh terhadap aset-aset hingga hibah periode lalu. Harapannya, Dekopin periode 2024-2029 bisa lebih transparan dalam menjalankan roda organisasi ke depan. 

"Jadi tahap awal kami ingin melakukan audit secara menyeluruh atas aset maupun hibah-hibah dari pemerintah. Kita sampaikan niatan kita dan BPK membuka ruang yang sebesar-besarnya kepada kita untuk permintaan audit tersebut," kata Ketua Umum Dekopin, Bambang Haryadi, usai menggelar pertemuan dengan pimpinan BPK RI, di Kantor BPK RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Februari 2025. 

Bambang menyampaikan, Dekopin yang dipimpinnya saat ini telah diakui oleh Kementerian Hukum dan Kementerian Koperasi. Karena itu, ke depan, dalam rangka menjalankan roda organisasi, keterbukaan aset-aset sangat penting dilakukan. 

"Karena kita ingin Dekopin ke depan lebih transparan dan lebih clear and clean lah pengelolaan keuangan maupun aset. Nah, pada hari ini kita datang ke BPK dan alhamdulillah ditemui oleh Wakil Ketua BPK Bapak Budi Prijono," paparnya. 

Politikus Partai Gerindra ini menerangkan, alasan meminta BPK melakukan audit internal adalah karena dalam lima tahun terakhir, Dekopin tidak lagi mendapat dana hibah dari pemerintah. 

"Sebelum-sebelumnya ada pemberian dana hibah dari pemerintah. Nah kita minta supaya penggunaannya itu diaudit investigasi, penggunaannya apakah sudah benar apa tidak," kata dia. 

Bambang menekankan, dalam menjalankan organisasi ke depan, tentu Dekopin berpatokan pada prestasi yang sudah dilalui oleh pengurus lama. Namun, jika ada kesalahan dalam perjalanan pengurus lama, maka akan terlebih dahulu dievaluasi. 

"Kalau memang sebenarnya yang awal sudah benar kita akan ikuti, kalau tidak benar kita akan evaluasi, gitu. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan satu rupiah pun uang dari negara untuk organisasi semacam Dekopin,” tutup Bambang.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Besar Kemungkinan Bahlil Diperintah Jokowi Larang Pengecer Jual LPG 3 Kg

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:41

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

Prabowo Harus Pecat Bahlil Imbas Bikin Gaduh LPG 3 Kg

Senin, 03 Februari 2025 | 15:45

Bahlil Gembosi Wibawa Prabowo Lewat Kebijakan LPG

Senin, 03 Februari 2025 | 13:49

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

Pengamat: Bahlil Sengaja Bikin Skenario agar Rakyat Benci Prabowo

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:20

UPDATE

Ketua Baleg Klaim Tatib DPR Bukan untuk Mencopot Pejabat Negara

Kamis, 06 Februari 2025 | 19:37

Akibat Ulah Bahlil, Prabowo Diejek 'Oke Gas, Oke Gas' di Medsos

Kamis, 06 Februari 2025 | 19:24

Ijeck Bangga Didapuk jadi Anggota Kehormatan KAHMI Sumut

Kamis, 06 Februari 2025 | 19:13

Anggaran Diblokir, Menteri PU Pusing Ditanya Progres IKN

Kamis, 06 Februari 2025 | 19:05

Propolisul: Inovasi Berbasis Propolis Lokal untuk Kesehatan dan Pemberdayaan Ekonomi

Kamis, 06 Februari 2025 | 19:04

Saham BCA Anjlok Usai Isu Kebocoran Data Nasabah

Kamis, 06 Februari 2025 | 18:50

Penyesuaian Tarif Air di Jakarta Tak Bisa Dihindari

Kamis, 06 Februari 2025 | 18:48

Trump Ancam Ratusan Triliun Impor, IHSG Merah di Bawah 7.000

Kamis, 06 Februari 2025 | 18:46

Marak Spanduk ‘Bahlil No, Gas 3 Kg Yes’, Saatnya Prabowo Copot Bahlil!

Kamis, 06 Februari 2025 | 18:31

Satu WNI Tewas dalam Kecelakaan Helikopter di Pahang Malaysia

Kamis, 06 Februari 2025 | 18:20

Selengkapnya