Perampingan kementerian menjadi hal fundamental yang harus dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk menjawab pembengkakan anggaran pemerintahan. Berbagai jabatan yang tidak memiliki urgensi terhadap kepentingan langsung masyarakat harus dihapuskan agar tidak membebani anggaran.
Begitu disampaikan pengamat politik, Ferlanda Putra Adela seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOLSumut, Kamis, 6 Februari 2025.
“Banyak jabatan-jabatan yang tidak jelas urgensinya untuk kepentingan masyarakat. Ada utusan-utusan khusus yang justru belakangan ini tidak memperlihatkan manfaat melainkan memunculkan kegaduhan seperti kasus Gus Miftah dan pengawal Raffi Ahmad,” katanya.
Akademisi USU yang akrab disapa Tata ini mengatakan, saat ini banyak pos anggaran yang menjadi mubajir untuk menutupi biaya operasional pejabat-pejabat yang tidak dibutuhkan.
“Bisa kita bayangkan berapa anggaran yang mubazir untuk operasional utusan-utusan khusus yang memiliki fasilitas hampir sama dengan menteri. Belum lagi mereka juga kemudian merekrut tenaga-tenaga ahli yang semuanya itu anggarannya dibebankan ke negara,” ungkapnya.
Karena itu kata Tata, berkaitan dengan 100 hari kerja, maka Prabowo harusnya berfikir untuk mengevaluasi dampak yang terjadi akibat banyaknya kementerian yang dibentuk.
“Kalau hanya memerintahkan efisiensi anggaran tapi pada sisi lain membiarkan terjadinya pembengkakan jumlah kementerian, saya kira pak Prabowo Ambigu,” pungkasnya.
