Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Thailand Putus Aliran Listrik ke Myanmar, Buntut Lonjakan Kasus Online Scam

KAMIS, 06 FEBRUARI 2025 | 11:54 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah Thailand telah menghentikan pasokan listrik ke beberapa kota di Myanmar yang dikenal sebagai pusat operasi sindikat penipuan daring atau online scam..

Keputusan ini diambil setelah meningkatnya tekanan publik untuk menindak jaringan kriminal yang telah merugikan banyak korban di Asia Tenggara dan wilayah lain.  

Wilayah perbatasan Myanmar, termasuk Myawaddy dan Tachilek, telah lama menjadi tempat beroperasinya sindikat kejahatan yang memanfaatkan tenaga kerja paksa untuk menjalankan skema penipuan daring. 


Para korban sering kali ditipu dengan tawaran pekerjaan palsu dan kemudian dipaksa bekerja dalam kondisi seperti perbudakan, mengoperasikan penipuan investasi, perjudian ilegal, dan skema asmara palsu.  

Dewan Keamanan Nasional Thailand dan badan pemerintah sepakat untuk memutus pasokan listrik, internet, dan gas ke lima kota di Myanmar yang berbatasan dengan Thailand utara. 

Langkah ini diambil dengan alasan keamanan nasional serta besarnya kerugian yang diderita negara akibat operasi penipuan tersebut.  

Menteri Dalam Negeri Thailand, Anutin Charnvirakul mengungkapkan bahwa nilai penjualan listrik ke daerah-daerah ini mencapai sekitar 600 juta baht per tahun.

Namun, ia menegaskan bahwa keamanan nasional lebih penting dibandingkan keuntungan ekonomi.  

"Hari ini pemerintah mengatakan kami harus berhenti karena Anda memasok listrik kami kepada mereka yang menyebabkan kerusakan pada negara kami," kata Anutin di kantor pusat Otoritas Listrik Provinsi di Bangkok, seperti dikutip dari Reuters pada Kamis, 6 Februari 2025.

Sementara itu, Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayachai mengungkapkan bahwa penipuan daring ini telah menyebabkan kerugian sekitar 80 juta baht per hari bagi Thailand.  
Keputusan ini juga diambil setelah kunjungan pejabat tinggi Tiongkok ke Thailand pekan lalu. 

Wakil Menteri Keamanan Publik Tiongkok, Liu Zhongyi bertemu dengan Kepolisian Kerajaan Thailand untuk membahas kerja sama dalam menindak jaringan penipuan. 

Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas upaya penyelamatan korban, penegakan hukum, serta pemutusan utilitas ke daerah-daerah yang digunakan oleh sindikat penipuan.  

Tekanan dari Tiongkok semakin meningkat setelah insiden hilangnya seorang aktor Tiongkok di Thailand. Aktor tersebut kemudian ditemukan di dekat perbatasan Myanmar, di mana ia diduga telah diperdagangkan untuk bekerja dalam operasi penipuan.  

Myanmar, Kamboja, dan Laos selama ini dikenal sebagai pusat operasi penipuan daring, sementara Thailand sering menjadi jalur transit bagi korban yang direkrut secara paksa. 

Beijing telah mendesak pemerintah militer Myanmar untuk menindak jaringan ini, tetapi banyak pusat operasi penipuan berada di wilayah yang dikuasai kelompok pemberontak etnis, yang sering kali berada di luar jangkauan hukum pemerintah.  

Sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi masalah ini, bulan lalu Kabinet Thailand menyetujui undang-undang baru yang mengatur tanggung jawab bank dan penyedia telekomunikasi terhadap kerugian korban penipuan.

Undang-undang ini juga memungkinkan kompensasi kepada korban tanpa harus menunggu keputusan pengadilan.  

Namun, efektivitas pemutusan listrik ini masih dipertanyakan. Pada tahun 2023, Thailand sempat memutus pasokan listrik ke Shwe Kokko dan Lay Kay Kaw di Myawaddy setelah kontrak dengan Myanmar berakhir.

Namun, warga di kota perbatasan Mae Sot, Thailand, melaporkan bahwa bisnis di wilayah terdampak tetap beroperasi seperti biasa.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya