Berita

lustrasi/RMOL

Tekno

Australia Larang DeepSeek: Manuver Geopolitik atau Ancaman Keamanan?

KAMIS, 06 FEBRUARI 2025 | 09:19 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Keputusan Australia dan sejumlah negara Barat untuk melarang layanan dari perusahaan teknologi China, DeepSeek, di semua perangkat pemerintah mendapat reaksi keras dari pakar kecerdasan buatan (AI). 

DeepSeek dilarang karena dianggap sebagai "risiko yang tidak dapat diterima" bagi keamanan nasional Australia, meskipun Menteri Dalam Negeri Tony Burke menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak terkait dengan asal negara perusahaan, melainkan murni soal keamanan sistem dan aset pemerintah.

Semua badan pemerintah Australia, kecuali beberapa organisasi perusahaan seperti Australia Post dan ABC, harus menghapus produk DeepSeek dari perangkat mereka. Larangan ini mengikuti langkah serupa yang diambil oleh badan-badan AS, seperti NASA dan Pentagon, serta Italia yang memblokir akses ke DeepSeek.


Beberapa ahli AI, terutama dari China, mengkritik larangan ini sebagai tindakan yang didorong oleh ideologi dan diskriminasi terhadap teknologi China, bukan karena masalah teknis. 

Liu Wei, seorang ahli dari Beijing, menyebut langkah ini sebagai contoh ketidakmampuan negara-negara Barat dalam menilai kemajuan teknologi China dengan objektif. 

"Langkah Australia jelas didorong oleh diskriminasi ideologis, bukan masalah teknologi," kata Liu, direktur Laboratorium Interaksi Manusia-Mesin dan Rekayasa Kognitif di Universitas Pos dan Telekomunikasi Beijing, seperti dikutip dari Global Times, Kamis 6 Februari 2025.

Ia juga mempertanyakan mengapa teknologi perusahaan AI asal AS, seperti OpenAI, tidak dikenakan larangan yang sama.

Pakar China dari Badan Penasihat Tingkat Tinggi tentang Kecerdasan Buatan, Zhang Linghan, menilai tuduhan terhadap DeepSeek tidak berdasar dan hanya mencerminkan ketakutan terhadap pengaruh teknologi China yang semakin besar. 

"Tuduhan untuk menjelekkan perusahaan teknologi China sama sekali tidak berdasar dan tidak memiliki dasar yang kuat," kata Zhang.

"Tuduhan tersebut tampaknya lebih mencerminkan upaya sia-sia dunia Barat untuk menekan kemajuan teknologi China, yang menggarisbawahi meningkatnya kecemasan atas pengaruh teknologi China yang meluas," ujarnya.

Fu Cong, perwakilan China untuk PBB, mengingatkan bahwa pembatasan teknologi tidak akan berhasil dan justru menghambat kerja sama internasional yang diperlukan, khususnya dalam pengembangan AI yang bermanfaat bagi negara-negara berkembang.

"Dari Huawei hingga TikTok, dan sekarang ke DeepSeek - berapa banyak lagi yang ingin dilarang oleh AS?" tanya Fu.

"Kita tidak butuh lebih banyak larangan," tegas Fu, seraya mencatat bahwa Tiongkok dan AS, sebagai dua negara terdepan dalam AI, tidak mampu untuk tidak bekerja sama.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya