Berita

lustrasi/RMOL

Tekno

Australia Larang DeepSeek: Manuver Geopolitik atau Ancaman Keamanan?

KAMIS, 06 FEBRUARI 2025 | 09:19 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Keputusan Australia dan sejumlah negara Barat untuk melarang layanan dari perusahaan teknologi China, DeepSeek, di semua perangkat pemerintah mendapat reaksi keras dari pakar kecerdasan buatan (AI). 

DeepSeek dilarang karena dianggap sebagai "risiko yang tidak dapat diterima" bagi keamanan nasional Australia, meskipun Menteri Dalam Negeri Tony Burke menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak terkait dengan asal negara perusahaan, melainkan murni soal keamanan sistem dan aset pemerintah.

Semua badan pemerintah Australia, kecuali beberapa organisasi perusahaan seperti Australia Post dan ABC, harus menghapus produk DeepSeek dari perangkat mereka. Larangan ini mengikuti langkah serupa yang diambil oleh badan-badan AS, seperti NASA dan Pentagon, serta Italia yang memblokir akses ke DeepSeek.


Beberapa ahli AI, terutama dari China, mengkritik larangan ini sebagai tindakan yang didorong oleh ideologi dan diskriminasi terhadap teknologi China, bukan karena masalah teknis. 

Liu Wei, seorang ahli dari Beijing, menyebut langkah ini sebagai contoh ketidakmampuan negara-negara Barat dalam menilai kemajuan teknologi China dengan objektif. 

"Langkah Australia jelas didorong oleh diskriminasi ideologis, bukan masalah teknologi," kata Liu, direktur Laboratorium Interaksi Manusia-Mesin dan Rekayasa Kognitif di Universitas Pos dan Telekomunikasi Beijing, seperti dikutip dari Global Times, Kamis 6 Februari 2025.

Ia juga mempertanyakan mengapa teknologi perusahaan AI asal AS, seperti OpenAI, tidak dikenakan larangan yang sama.

Pakar China dari Badan Penasihat Tingkat Tinggi tentang Kecerdasan Buatan, Zhang Linghan, menilai tuduhan terhadap DeepSeek tidak berdasar dan hanya mencerminkan ketakutan terhadap pengaruh teknologi China yang semakin besar. 

"Tuduhan untuk menjelekkan perusahaan teknologi China sama sekali tidak berdasar dan tidak memiliki dasar yang kuat," kata Zhang.

"Tuduhan tersebut tampaknya lebih mencerminkan upaya sia-sia dunia Barat untuk menekan kemajuan teknologi China, yang menggarisbawahi meningkatnya kecemasan atas pengaruh teknologi China yang meluas," ujarnya.

Fu Cong, perwakilan China untuk PBB, mengingatkan bahwa pembatasan teknologi tidak akan berhasil dan justru menghambat kerja sama internasional yang diperlukan, khususnya dalam pengembangan AI yang bermanfaat bagi negara-negara berkembang.

"Dari Huawei hingga TikTok, dan sekarang ke DeepSeek - berapa banyak lagi yang ingin dilarang oleh AS?" tanya Fu.

"Kita tidak butuh lebih banyak larangan," tegas Fu, seraya mencatat bahwa Tiongkok dan AS, sebagai dua negara terdepan dalam AI, tidak mampu untuk tidak bekerja sama.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya