Berita

lustrasi/RMOL

Tekno

Australia Larang DeepSeek: Manuver Geopolitik atau Ancaman Keamanan?

KAMIS, 06 FEBRUARI 2025 | 09:19 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Keputusan Australia dan sejumlah negara Barat untuk melarang layanan dari perusahaan teknologi China, DeepSeek, di semua perangkat pemerintah mendapat reaksi keras dari pakar kecerdasan buatan (AI). 

DeepSeek dilarang karena dianggap sebagai "risiko yang tidak dapat diterima" bagi keamanan nasional Australia, meskipun Menteri Dalam Negeri Tony Burke menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak terkait dengan asal negara perusahaan, melainkan murni soal keamanan sistem dan aset pemerintah.

Semua badan pemerintah Australia, kecuali beberapa organisasi perusahaan seperti Australia Post dan ABC, harus menghapus produk DeepSeek dari perangkat mereka. Larangan ini mengikuti langkah serupa yang diambil oleh badan-badan AS, seperti NASA dan Pentagon, serta Italia yang memblokir akses ke DeepSeek.


Beberapa ahli AI, terutama dari China, mengkritik larangan ini sebagai tindakan yang didorong oleh ideologi dan diskriminasi terhadap teknologi China, bukan karena masalah teknis. 

Liu Wei, seorang ahli dari Beijing, menyebut langkah ini sebagai contoh ketidakmampuan negara-negara Barat dalam menilai kemajuan teknologi China dengan objektif. 

"Langkah Australia jelas didorong oleh diskriminasi ideologis, bukan masalah teknologi," kata Liu, direktur Laboratorium Interaksi Manusia-Mesin dan Rekayasa Kognitif di Universitas Pos dan Telekomunikasi Beijing, seperti dikutip dari Global Times, Kamis 6 Februari 2025.

Ia juga mempertanyakan mengapa teknologi perusahaan AI asal AS, seperti OpenAI, tidak dikenakan larangan yang sama.

Pakar China dari Badan Penasihat Tingkat Tinggi tentang Kecerdasan Buatan, Zhang Linghan, menilai tuduhan terhadap DeepSeek tidak berdasar dan hanya mencerminkan ketakutan terhadap pengaruh teknologi China yang semakin besar. 

"Tuduhan untuk menjelekkan perusahaan teknologi China sama sekali tidak berdasar dan tidak memiliki dasar yang kuat," kata Zhang.

"Tuduhan tersebut tampaknya lebih mencerminkan upaya sia-sia dunia Barat untuk menekan kemajuan teknologi China, yang menggarisbawahi meningkatnya kecemasan atas pengaruh teknologi China yang meluas," ujarnya.

Fu Cong, perwakilan China untuk PBB, mengingatkan bahwa pembatasan teknologi tidak akan berhasil dan justru menghambat kerja sama internasional yang diperlukan, khususnya dalam pengembangan AI yang bermanfaat bagi negara-negara berkembang.

"Dari Huawei hingga TikTok, dan sekarang ke DeepSeek - berapa banyak lagi yang ingin dilarang oleh AS?" tanya Fu.

"Kita tidak butuh lebih banyak larangan," tegas Fu, seraya mencatat bahwa Tiongkok dan AS, sebagai dua negara terdepan dalam AI, tidak mampu untuk tidak bekerja sama.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

IHSG Terkoreksi 11 Poin di Sesi I

Rabu, 11 November 2026 | 12:30

Cara Dapat Tiket Gratis Museum dan Cagar Budaya Spesial 11 11

Rabu, 11 November 2026 | 12:29

Gibran Gugat PTUN, Legislator NasDem: Tak Ada Langkah Lain Selain Mundur atau Dimundurkan!

Rabu, 11 November 2026 | 12:17

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis untuk Transisi dan Ketahanan Energi ASEAN

Rabu, 11 November 2026 | 12:16

Indonesia-Jepang Perkuat Kerja Sama Karbon Kehutanan melalui JCM

Rabu, 11 November 2026 | 12:03

Gibran Fight di PTUN, Demokrat Tegaskan Proses Pemakzulan di DPR Tetap Jalan

Rabu, 11 November 2026 | 11:57

Bawa Solusi ke COP31, PLN Tunjukkan Aksi Nyata Transisi Energi Nasional

Rabu, 11 November 2026 | 11:52

Operasionalisasi Koperasi Kelurahan Merah Putih di Jakarta Dikebut

Rabu, 11 November 2026 | 11:47

Hercules Sebut Summarecon Perusak Hukum Indonesia, Tuding Ubah SHM 65 Hektare Jadi HGB

Rabu, 11 November 2026 | 11:47

Puan Disebut Berpeluang Jadi Wapres, Saham Afiliasi Happy Hapsoro Menguat

Rabu, 11 November 2026 | 11:36

Selengkapnya