Berita

Aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Rabu, 5 Februari 2025/Ist

Politik

Massa Aktivis Anti Korupsi Minta KPK Seret Jokowi dan Keluarga

RABU, 05 FEBRUARI 2025 | 23:41 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Ribuan massa yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Anti Korupsi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Rabu, 5 Februari 2025.

Mereka menuntut pengusutan dugaan korupsi yang melibatkan mantan Presiden Joko Widodo beserta keluarganya, termasuk menantunya, Bobby Nasution.

Aksi yang dimulai sejak pukul 11.30 WIB ini diwarnai dengan berbagai orasi yang mengecam lemahnya penegakan hukum terhadap dugaan korupsi di era pemerintahan Jokowi. 


Massa membawa spanduk besar bertuliskan "Tangkap dan Adili Jokowi", menegaskan bahwa tidak ada satu pun orang yang boleh kebal hukum.

Koordinator aksi, Imron, dalam orasinya menegaskan bahwa rakyat berhak mengetahui sejauh mana dugaan korupsi yang terjadi selama kepemimpinan Jokowi. 

Menurutnya, berbagai proyek strategis yang diduga penuh kongkalikong harus diusut hingga tuntas, termasuk keterlibatan keluarganya dalam bisnis yang diduga sarat kepentingan politik.

"Kami datang untuk memastikan bahwa hukum masih berlaku bagi semua, termasuk mantan presiden. Jika rakyat kecil bisa dipenjara karena kasus korupsi kecil, mengapa yang diduga merampok uang negara dibiarkan bebas? KPK tidak boleh jadi alat politik yang tebang pilih!" ujar Imron di tengah aksi.

Selain mendesak KPK segera bertindak, massa juga meminta Presiden Prabowo Subianto bersikap tegas terhadap dugaan korupsi yang terjadi di era Jokowi. Mereka menilai bahwa kepemimpinan yang bersih hanya bisa terwujud jika tidak ada impunitas terhadap para pejabat yang diduga menyalahgunakan kekuasaan.

"Jika Prabowo benar-benar ingin membangun pemerintahan yang bersih, dia harus berani mengusut semua kasus yang melibatkan elite sebelumnya. Jangan sampai warisan korupsi terus dibiarkan tanpa pertanggungjawaban," tambah salah satu peserta aksi.

Di tengah aksi, perwakilan massa juga menyerahkan pernyataan sikap yang berisi tuntutan aktivis mahasiswa. Dokumen tersebut diterima langsung oleh Humas KPK, Mukhti Prayoga. Mereka mendesak lembaga antirasuah itu agar tidak tunduk pada tekanan politik dan segera memproses berbagai laporan dugaan korupsi yang menyeret nama Jokowi dan keluarganya.

Hingga pukul 13.00 WIB, massa masih bertahan di depan gedung KPK dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Aksi berlangsung dalam tensi tinggi, dengan pembakaran ban sebagai simbol kekecewaan terhadap lambannya pemberantasan korupsi.

Mereka menegaskan bahwa ini bukan aksi terakhir. Jika KPK dan Presiden Prabowo tidak menunjukkan langkah nyata dalam mengusut dugaan korupsi Jokowi dan keluarganya, mereka berjanji akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

Bursa Asia Awali November di Zona Merah

Senin, 02 November 2026 | 08:21

Laba Samindo Resources Melonjak 53 Persen, Efisiensi Biaya Jadi Penopang

Senin, 02 November 2026 | 07:55

Jet Pribadi Jatuh dan Meledak Dekat Permukiman, Sembilan Orang Tewas

Senin, 02 November 2026 | 07:40

Dituding Manipulasi Suara, Ketua KPU India Didesak Mundur

Senin, 02 November 2026 | 07:20

OJK: Tak Ada Dua Sanksi untuk Satu Pelanggaran di Pasar Modal

Senin, 02 November 2026 | 07:06

Polda Metro Tak Cukup Minta Maaf soal “Mahasewa Bayaran”

Senin, 02 November 2026 | 06:40

Kelurahan Berperan Besar Menuju Jakarta Kota Global

Senin, 02 November 2026 | 06:36

Potensi Pasar Asuransi Syariah RI Masih Besar

Senin, 02 November 2026 | 06:00

PPP NTB Protes Mardiono Asal Pecat Pengurus

Senin, 02 November 2026 | 05:39

Ketika Syarat Konstitusional Wapres Dipersoalkan

Senin, 02 November 2026 | 05:26

Selengkapnya