Kisruh LPG 3 Kg, Waka MPR: Saatnya Membenahi Subsidi Energi

Kisruh kelangkaan LPG 3 kg akhirnya tertangani setelah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian ESDM untuk membuka kembali kran penjualan LPG 3 kg oleh pengecer. 

Selain mengapresiasi sikap tegas dan cepat Presiden Prabowo, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno juga mendorong agar pembahasan tentang LPG 3 kg menjadi momentum untuk membenahi masalah energi bersubsidi yang menjadi beban APBN setiap tahunnya.

Disampaikan Eddy, salah satu upaya membenahi subsidi energi adalah mencari substitusi untuk LPG 3 kg. Salah satu solusinya adalah elektrifikasi untuk alat masak. 

Menurutnya, LPG 3 kg selain menguras devisa karena 75 persen volumenya diimpor, juga tidak sejalan dengan misinya yaitu membantu masyarakat ekonomi lemah. Hal ini karena data menunjukkan mayoritas pengguna LPG 3kg adalah masyarakat mampu. 

Saat ini, sambungnya, masyarakat mampu masih banyak menggunakan kompor LPG 3 kg, sementara kita memiliki surplus listrik hampir 5 gigawatt. 

"Jika masyarakat beralih ke kompor induksi, maka kita bisa secara signifikan mengurangi konsumsi LPG 3kg sekaligus mengurangi over kapasitas listrik yang saat ini turut membebani negara," kata Eddy kepada wartawan, Rabu 5 Februari 2025.

Selain mengusulkan penggunaan kompor listrik, Wakil Ketua Umum PAN ini juga menyampaikan usulannya agar pemanfaatan gas bumi untuk disalurkan ke rumah tangga semakin ditingkatkan. 

"Artinya, Jaringan Gas (Jargas) perlu diperluas untuk menjangkau sebanyak mungkin rumah tangga sebagai pengganti dari LPG 3 kg," katanya.

Eddy melanjutkan, saat ini kita memiliki sumber gas dan sebagian masyarakat sudah mengaksesnya melalui jaringan gas ke rumah-rumah. 

“Saya meyakini jika kita tingkatkan penggunaan alat masak listrik serta memperluas akses Jargas ke rumah-rumah tangga, beban penggunaan devisa dan subsidi akan turun signifikan," pungkasnya.