Berita

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf di Hotel Sultan, Jakarta Pusat pada Rabu, 5 Februari 2025/RMOL

Politik

PBNU Gaspol Dukung Pemerintahan Prabowo

RABU, 05 FEBRUARI 2025 | 15:12 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan siap gaspol merealisasikan berbagai agenda strategis NU dan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, saat membuka  Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Hotel Sultan, Jakarta Pusat pada Rabu 5 Februari 2025.

“Kita tidak menunggu terlalu lama untuk segera berkonsolidasi dan bergabung dalam kerangka kerja pemerintahan baru ini, dengan visi yang telah ditetapkan, yaitu Asta Cita,” ujar sosok yang akrab disapa Gus Yahya itu.


PBNU terus memperkuat sinergi dengan berbagai kementerian untuk mendukung program-program yang sejalan dengan kepentingan umat. 

Setelah sebelumnya menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, hari ini PBNU juga akan menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Selanjutnya PBNU juga akan menjalin kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hak Asasi Manusia dan Badan Gizi Nasional pada malam nanti bertepatan resepsi puncak peringatan harlah.

Dengan perjanjian ini, PBNU berkomitmen untuk bekerja keras dalam mewujudkan berbagai program yang bermanfaat bagi umat dan bangsa.

"Saya meminta kesiapan dari seluruh jajaran pengurus aktivis kader-kader Nahdlatul Ulama  untuk menyiapkan diri dan siap untuk bangkit bekerja tanpa henti mewujudkan cita-cita Nahdlatul ulama," jelas Gus Yahya.

Langkah ini menandai keseriusan PBNU dalam memperkuat peran sosial, ekonomi, dan pendidikan bagi umat, sejalan dengan program pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polda Riau Bongkar Penampungan Emas Ilegal

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:17

Istana: Perbedaan Pandangan soal Board of Peace Muncul karena Informasi Belum Utuh

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:12

Sekolah Garuda Dibuka di Empat Daerah, Bidik Talenta Unggul dari Luar Jawa

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:05

Menag: Langkah Prabowo soal Board of Peace Ingatkan pada Perjanjian Hudaibiyah

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:39

Ini Respons Mendikti soal Guru Besar UIN Palopo Diduga Lecehkan Mahasiswi

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:35

Polri Berduka Cita Atas Meninggalnya Meri Hoegeng

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:13

Demokrat Belum Putuskan soal Dukungan ke Prabowo pada 2029

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:02

MUI Apresiasi Prabowo Buka Dialog Board of Peace dengan Tokoh Islam

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:55

Jenazah Meri Hoegeng Dimakamkan di Bogor

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:53

PPATK Ungkap Perputaran Uang Kejahatan Lingkungan Capai Rp1.700 Triliun

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:46

Selengkapnya