Berita

Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam aksi demonstrasi di depan Kantor Kementerian ESDM, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Februari 2025/RMOL

Politik

Partai Buruh Minta Prabowo Pecat Bahlil

RABU, 05 FEBRUARI 2025 | 14:39 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kelangkaan gas LPG 3 kilogram (kg) akibat larangan penjualan oleh pengecer atau warung-warung, memunculkan tuntutan agar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia dipecat Presiden Prabowo Subianto. 

Hal tersebut disampaikan Presiden Partai Buruh Said Iqbal, di sela-sela aksi demonstrasi di depan Kantor ESDM, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Februari 2025.

"Kalau Pak Bahlil tidak bisa bekerja, pecat Bahlil. Partai Buruh merekomendasikan pecat Bahlil, untuk direshuffle," ujar Said Iqbal. 


Dia menjelaskan, Presiden Prabowo telah menyatakan memperbolehkan penjualan gas LPG 3 kg oleh pengecer atau di warung-warung sekitar masyarakat. 

"Kami ingin memastikan bahwa perintah Presiden Prabowo Subianto dijalankan oleh Menteri ESDM dan jajarannya untuk mengembalikan rantai pasok dari mulai Pertamina yang memproduksi LPG khususnya 3 kg sampai dengan dijual di tingkat pengecer," ucapnya. 

Menurutnya, menteri harus mengikuti kebijakan pemimpin tertinggi negara dan pemerintah, bukan mencari-cari alasan lain sehingga rakyat tersiksa karena pembatasan edaran LPG 3 kg. 

"Kebijakan Bahlil membunuh rakyat, karena ini adalah kebijakan yang ngawur. Kita tolak, Partai Buruh dan KSPI menolak," tegasnya.

Oleh karena itu, Said Iqbal menyatakan aksi demonstrasi yang digelar Partai Buruh bersama sejumlah organisasi buruh seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) hingga Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), sebagai bentuk mengawal kebijakan Presiden Prabowo mengenai gas LPG 3 kg. 

"Kita tunggu hari ini apakah benar-benar dijalankan perintah Presiden Prabowo Subianto oleh Menteri ESDM dan jajarannya," demikian Said Iqbal menambahkan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya