Ilustrasi: Presiden Prabowo Seubianto mengecek lahan persawahan/Ist
Aset raib ID Food senilai Rp3,3 triliun terus menjadi sorotan banyak pihak. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pangan yang merupakan induk perusahaan (holding), ID Food seharusnya menjadi ujung tombak dalam suksesnya program swasembada pangan di Indonesia.
Namun pada kenyataannya, perusahaan ini justru memiliki borok yang mencolok.
Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori menilai pasca kebijakan holdingisasi ini, tercatat laba bersih ID Food pada 2023 sejumlah Rp234 miliar, tetapi dengan total utang bank dan medium-term note (MTN) mencapai sekitar Rp8,01 triliun.
“Artinya, tata kelola BUMN holding pangan ini memang sangat buruk atau istilahnya lebih besar pasak daripada tiang,” kata Defiyan kepada
RMOL, Rabu, 5 Februari 2025.
Berdasar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2021-2023 ditemukan 147 harta kekayaan (aset) yang statusnya masih belum dikelola secara penuh oleh perusahaan atau tidak dalam penguasaan manajemen, hilang atau pindah tangan senilai Rp3,32 triliun.
“Ini berarti, rendahnya aspek tata kelola korporasi yang baik atau Good Corporate Governance (GCG),” ungkapnya.
Defiyan menyebut jajaran direksi dan komisaris tidak memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam melakukan penyelesaian sumber permasalahan korporasi. Kinerja buruk ini terjadi sebelum kebijakan holdingisasi.
Ia menganggap pemerintah telah terburu-buru dan tidak matang secara konsepsi dalam mengambil suatu kebijakan publik, khususnya terkait holding dan super holding BUMN.
“Ini jelas akan berpengaruh pada peta jalan (road map) swasembada pangan yang hendak disasar oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang membutuhkan kajian matang secara sektoral mulai dari hulu sampai ke hilir pengelolaan industrinya,” beber dia.
Selain itu, lanjut dia, pengaruhnya pada kesiapan manajemen keuangan ID Food dalam melayani program prioritas makan bergizi gratis.
“Ini tentu akan mengganggu kinerja visi-misi Asta Cita,” pungkasnya.
