Berita

Alex Soros dan Muhammad Yunus dalam pertemuan di Dakha, Banglades, 30 Januari 2025./GOB

Dunia

Pertemuan Yunus dan Soros Berpotensi Bahayakan India

SELASA, 04 FEBRUARI 2025 | 21:42 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Alex Soros, putra miliarder kelahiran Hungaria George Soros, bertemu Muhammad Yunus di Dhaka, pekan lalu. Dalam pertemuan itu keduanya membahas masalah ekonomi dan reformasi ekonomi Bangladesh. Menurut Moneycontrol, Yunus meminta Open Society Foundations untuk membantu Bangladesh memulihkan sekitar 234 miliar dokar AS yang diambil secara ilegal dari negara tersebut selama pemerintahan Sheikh Hasina Wazed yang kini melarikan diri ke India.

Pertemuan ini terjadi setelah Presiden AS Donald Trump membekukan semua bantuan keuangan ke luar negeri, termasuk untuk pemerintahan sementara Yunus di Bangladesh. Berbagai kalangan menilai, pertemuan kedua Alex dan Yunus ini mungkin memiliki agenda lain yang berbahaya bagi India.

Ini adalah pertemuan kedua antara Soros dan Yunus sejak Hasina digulingkan pada bulan Agustus. Mereka sebelumnya bertemu pada tanggal 2 Oktober 2024 di New York. Alex saat itu, membagikan foto pertemuan tersebut di Instagram, menyebut Yunus sebagai “teman lama ayah saya.”


“Senang melihat seorang teman lama ayah saya dan yayasan, pemenang Hadiah Nobel @professormuhammadyunus, pemimpin sementara Bangladesh, yang melangkah maju untuk memimpin Bangladesh menuju masa depan yang damai berdasarkan kesetaraan dan keadilan,” tulis Alex.

Menurut The Times of India, Yunus dan Soros telah saling kenal selama beberapa dekade.

Pada tahun 1999, Yunus memperoleh pinjaman sebesar $11 juta dari Soros Economic Development Fund yang didukung OSF untuk memungkinkan Grameen Telecom, sebuah lembaga nirlaba yang terkait dengan Yunus, mengambil 35 persen saham di operator terbesar di Bangladesh, Grameenphone Ltd.

Kekhawatiran India muncul karena Soros merupakan salah satu pengkritik Perdana Menteri Narendra Modi. Selain itu, OSF tampaknya mendukung Kashmir yang merdeka.

Meskipun Soros menerima penghargaan sipil tertinggi di AS dari mantan presiden Joe Biden, ia tetap menjadi sosok yang kontroversial.

Menteri Luar Negeri S Jaishankar menyebutnya "tua, kaya, dan berbahaya."

Menurut Al Jazeera, Soros selama pertikaian Adani mengatakan perkembangan "akan secara signifikan melemahkan" "cengkeraman" Modi pada pemerintah India.

Smriti Irani saat itu mengklaim Soros mencoba merusak "struktur demokrasi India" dan menargetkan Modi untuk melindungi kepentingannya sendiri.

"India selalu mengalahkan kekuatan asing setiap kali ditantang dan akan terus mengalahkan mereka di masa depan juga," tambahnya.

Menurut Moneycontrol, OSF telah dituduh melakukan perubahan rezim di Eropa Timur, Asia Barat, dan Amerika Latin.

Beberapa bahkan mengklaim OSF berperan dalam kejatuhan Hasina.

Menurut NDTV, seorang pejabat departemen luar negeri AS menyebut klaim tersebut "sama sekali salah."

Sekarang, uang dari OSF dan kelompok yang didukung Soros mungkin mulai mengalir ke Bangladesh dan bukan tidak mungkin mempengaruhi arah masa depannya.

Perkembangan ini terjadi saat pemerintah sementara Bangladesh pada hari Rabu mengatakan bahwa mereka akan berusaha untuk membatalkan beberapa "perjanjian yang tidak seimbang" di perbatasan dengan India selama pertemuan direktur jenderal penjaga perbatasan kedua negara bulan depan.

"Pembahasan akan diadakan mengenai semua jenis perjanjian terkait perbatasan dengan India," kata Penasihat Dalam Negeri Letnan Jenderal (purn.) Md Jahangir Alam Chowdhury.

Ia mengatakan pihak Bangladesh akan berusaha untuk membatalkan "beberapa perjanjian yang tidak seimbang" terkait dengan pengelolaan perbatasan dan membahas isu-isu terkait lainnya.

BJP juga menuduh pemimpin Kongres Sonia Gandhi memelihara hubungan dengan organisasi-organisasi yang menerima dana dari Soros.

"Hubungan antara Sonia Gandhi dan sebuah organisasi yang telah mendukung gagasan Kashmir sebagai negara merdeka menunjukkan pengaruh entitas asing terhadap urusan dalam negeri India dan dampak politik dari hubungan tersebut," kata BJP di Parlemen.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

Jaga Energi dan Cairan, Tantangan 14.000 Pelari Maybank Marathon 2026

Senin, 24 Agustus 2026 | 08:25

Bawa Hasil Riset UGM ke Bursa, SWAP Bidik Dana Segar Rp45 Miliar Lewat IPO\

Senin, 24 Agustus 2026 | 08:14

BEI Agendakan RUPSLB, Catat Syarat Kehadirannya

Senin, 24 Agustus 2026 | 08:00

Iran Anggap Negara Pendukung Perang Ekonomi AS sebagai Musuh

Senin, 24 Agustus 2026 | 07:21

ASBI Laporkan Dugaan Penggelapan ke BEI-OJK, Enam Pihak Jadi Terlapor

Senin, 24 Agustus 2026 | 07:03

Hasil Penelitian Ungkap Air Galon Guna Ulang Tak Berisiko Kanker

Senin, 24 Agustus 2026 | 07:02

Pemuda Katolik NTT Berangkatkan Puluhan Relawan ke Flores

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:42

PAN Launching Lapor PAN dan PANsar Murah

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:27

Pertina Bawa Polemik Legalitas ke PTUN dan PN Jakpus

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:14

TNI AL Berhasil Operasi Patah Tulang Korban Gempa NTT di KRI

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:02

Selengkapnya