Komisi IV DPR Cecar ID Food soal Aset Raib Rp3,3 Triliun

DPR menyoroti tentang temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait adanya ratusan aset milik ID Food yang hilang.

Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan mempertanyakan raibnya ratusan aset ID Food itu kepada Sis Apik Wijayanto sebagai Dirut Utama PT RNI/ID Food dalam rapat kerja bersama tentang ketersediaan pangan jelang Ramadan.

"BPK ini ID Food menemukan adanya 147 aset senilai luar biasa Rp3,3 triliun itu gimana ceritanya, bahwa masih sangat tidak good corporate government,” kata Daniel Johan dalam rapat di Gedung Nusantara, Kompleks DPR, Senayan, Selasa, 4 Februari 2025.

Ia menegaskan bahwa KPK telah menindaklanjuti soal temuan BPK itu. Legislator PKB ini meminta Dirut ID Food, Sis Apik Wijayanto menerangkan secara komprehensif hilangnya aset 147 aset tersebut.

"KPK sudah memberikan statement akan segera menindaklanjuti temuan BPK itu. Jadi mohon dijelaskan itu sebenarnya apa sih yang terjadi segitu banyak aset. Sampai segitu besarnya 3 triliun lebih,” bebernya.

Daniel juga meminta ID Food untuk menindaklanjuti agar dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai misteri hilangnya aset tersebut.

“Sejauh mana ID Food sudah menindaklanjuti temuan tersebut dan apa hasilnya termasuk perbaikan harus sudah dilakukan, ya jadi itu proses berapa lama sampai segitu besarnya?” tandasnya.

Sebelumnya, KPK mendorong ID Food untuk menerapkan prinsip good corporate governance (GCG) menyusul temuan BPK tersebut. Lembaga antirasuah itu juga mendesak ID Food melakukan penertiban aset guna memitigasi potensi penyimpangan atau tindak pidana korupsi di internal BUMN pangan tersebut.
 
Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menegaskan bahwa KPK membuka ruang bagi masyarakat yang menemukan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan aset negara, termasuk di dalam ID Food.
 
Sementara itu, ID Food telah merespons laporan BPK melalui VP Sekretaris Perusahaan, Yosdian Adi Pramono. Ia menyatakan bahwa perusahaan akan menjadikan temuan tersebut sebagai fokus utama dalam perbaikan tata kelola aset.