Berita

Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi/RMOL

Politik

Istana: Pengecer Sudah Boleh Jual LPG 3 Kg, Tapi Tetap Wajib Daftar Jadi Sub Pangkalan Resmi

SELASA, 04 FEBRUARI 2025 | 11:48 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbolehkan kembali pengecer menjual gas LPG 3 kilogram dikonfirmasi kebenarannya oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi. 

Dalam sebuah pernyataan pada Selasa, 3 Februari 2025, Hasan kembali mengulangi arahan Prabowo untuk mengaktifkan izin para pengecer, sebagaimana sebelumnya telah disampaikan melalui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad hari ini. 

"Hari ini para pengecer bisa kembali berjualan agar tidak terjadi kesulitan akses LPG di masyarakat," kata dia. 


Kendati demikian, menurut Hasan, meski telah diperbolehkan menjual gas LPG, para pengecer tetap diwajibkan mendaftarkan sebagai sub pangkalan resmi.

"Bersamaan dengan itu, para pengecer diminta mendaftarkan di aplikasi MAP agar terdaftar sebagai sub pangkalan resmi," ungkapnya. 

Dikatakan Hasan, Pertamina akan mendorong para pengecer mendaftar sebagai sub pangkalan resmi guna melindungi rakyat sebagai konsumen terakhir.

Langkah ini diambil agar tingkat harga konsumen tetap terjaga dan pendistribusian gas LPG 3 kg lebih merata dan tepat sasaran.

"Dengan terdaftar resmi di aplikasi MAP sebagai sub pangkalan, maka harga di tingkat konsumen bisa terjaga. Begitu pula distribusi gas LPG 3 kg bisa disalurkan ke tangan rakyat yang benar-benar berhak mendapatkannya," papar Hasan.

Kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang melarang penjualan LPG 3 kg di tingkat pengecer sejak 1 Februari 2025 memicu kemarahan publik 

Pasalnya, pangkalan yang jumlahnya tidak banyak membuat masyarakat yang ingin membeli gas LPG 3 kg harus menempuh jarak yang lebih jauh, menimbulkan antrian panjang di jalan. 

Di media sosial X tidak sedikit warganet yang bersuara keras agar Prabowo mencopot Bahlil karena kebijakannya telah menyusahkan rakyat.

"Bahlil menteri paling konslet: Larang pengecer jual LPG 3kg, tapi tak ada pangkalan baru di tiap kampung," tulis akun @oposanvoice dikutip Selasa 4 Februari 2025.

Karena dampak kebijakan Bahlil membuat rakyat sengsara   karena harus pergi jauh dan antre untuk memperoleh gas melon.

"Pejabat ini layak dicopot oleh @prabowo!" sambungnya.

Unggahan @oposanvoice banyak ditanggapi warganet lainnya.

"Bahlil mau menjatuhkan Pak Prabowo sepertinya," komentar @SutanSI27405740.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya