Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono/Ist
Swasembada pangan merupakan prioritas utama bagi Presiden Prabowo Subianto. Komitmen menuju swasembada pangan bahkan langsung terucap saat kali pertama Prabowo Subianto menjabat.
Tepatnya, saat dia berpidato usai mengucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober lalu di Gedung Parlemen.
“Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh bergantung dari sumber makanan dari luar,” tegas Prabowo kala itu.
Bukan sekadar lips service. Prabowo turut memasukkan komitmen itu dalam Asta Cita. Dalam poin kedua misi tersebut, Prabowo tegas ingin mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan.
Dalam kerangka kabinet, Prabowo Subianto lantas menjadikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai garda terdepan pangan nasional melalui posisi baru bernama Menteri Koordinator bidang Pangan. Kementerian atau badan yang diorkestrasi Menko Pangan antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Badan Gizi Nasional.
Gerak cepat langsung digas pria yang akrab disapa Zulhas itu. Serap aspirasi petani menjadi yang utama dilakukan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut usai menjabat. Hasilnya, dia berhasil membuat gebrakan dengan menutup kran-kran impor pangan untuk mewujudkan kemandirian bangsa.
Dengan tegas Zulhas menyatakan ke publik bahwa impor beras, garam, gula, dan jagung untuk pakan ternak dihentikan per tahun 2025. Keputusan diambil setelah dia memastikan stok dalam negeri untuk kebutuhan tersebut sudah cukup.
Selain itu, dia juga bertekad agar produk petani terserap dengan optimal, sehingga kesejahteraan bisa dirasakan. Kali ini Zulhas membuat gebrakan radikal dengan mengusulkan dan menjaga Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah petani di angka Rp6.500 per kilogram dan Harga Acuan Pembelian (HAP) jagung di angka Rp5.500 per kilogram.
Kepada petani, Zulhas selalu memberi jaminan bahwa jika pasar tidak mau membeli dengan harga tersebut, maka Bulog yang akan memborong.
Kepemimpinan merakyat sebagaimana ditunjukkan melalui kebijakan Menko Zulhas, turut menjadi alasan masyarakat menyatakan kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran hingga 80,9 persen pada 100 hari pertama kerja, sebagaimana survei yang dirilis Litbang Kompas.
Tidak hanya Zulkifli Hasan, menteri dari PAN lain juga tengah menjadi sorotan publik karena kiprahnya mendukung kemandirian pangan. Adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono yang sukses melakukan ketersediaan ikan berdasarkan daya serap dari nelayan, bukan impor.
Senada dengan perjuangan Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Umum PAN ini juga memberi perhatian serius pada kesejahteraan nelayan sebagai ujung tombak ekonomi biru. Dia memberikan akses mudah kepada nelayan untuk memperoleh akses bahan bakar minyak (BBM). KKP juga menggandeng para asosiasi dan koperasi nelayan untuk memberikan perhatian yang lebih bagi tulang punggung ekonomi biru tersebut.
Teranyar, KKP di bawah komando Trenggono memastikan ruang laut yang kondusif untuk pelaku usaha. Mereka yang tidak mematuhi izin langsung ditindak secara tegas. Contohnya dalam menindak pemagaran laut yang terjadi di perairan Tangerang dan Bekasi.
Di Tangerang, ramai pemagaran laut sepanjang 30 kilometer lebih sempat ramai dipergunjingkan publik. KKP bertindak cepat. Mereka langsung melakukan penyegelan pada tanggal 9 Januari 2025 dan melakukan pembongkaran secara masif mulai tanggal 22 Januari. Per tanggal 26 Januari, pagar laut yang dibongkar telah mencapai 14,8 kilometer.
Tidak cukup sampai di situ, KKP juga melakukan pemanggilan sejumlah orang yang diduga berkaitan dengan pemagaran tersebut.
Di Bekasi, penyegelan pagar laut digelar pada 15 Januari 2025. Pagar sepanjang 3,3 kilometer itu dipagar karena telah ditimbun tanah.
Selain masalah perizinan, pembongkaran dan penyegelan ini dilaksanakan dalam rangka memperbaiki ruang laut agar lebih kondusif dan tidak mengganggu kegiatan nelayan dalam melaut.
Kinerja dua menteri dari PAN ini menjadi bukti bahwa partai berlambang matahari tidak sekadar meneriakkan slogan “PAN Bantu Rakyat”, tapi juga mengimplementasikan dengan baik slogan tersebut dalam kinerja di pemerintahan. PAN menjadikan kepentingan rakyat sebagai napas perjuangan.
Tidak hanya itu, kinerja keduanya juga menjadi bukti bahwa PAN berkomitmen tinggi dalam mewujudkan cita-cita besar Prabowo Subianto untuk menjadikan Indonesia negara mandiri dalam urusan pangan. Bahkan bukan tidak mungkin, cita-cita swasembada pangan bisa terbukti dalam waktu singkat sebagaimana keinginan Presiden Prabowo.
