Berikut Catatan DPR soal Polemik Pegawai Honorer

Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR Netty Prasetiyani memberikan sejumlah catatan untuk pemerintah tentang status kepegawaian honorer yang hingga kini belum jelas nasibnya.

Netty mengatakan telah menerima sejumlah pegawai honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer Indonesia (AHI) yang melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin, 3 Februari 2025.

Pertemuan selama tiga jam itu, menelurkan sejumlah catatan setelah mendengarkan aspirasi dan tuntutan dari para pegawai honorer seluruh Indonesia yang menuntut kejelasan status kepegawaian honorer.

“Catatannya yang pertama, tentu kita ingin bahwa ada kebijakan afirmatif terkait rekrutmen dan penerimaan pegawai honorer ini,” kata Netty di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 3 Februari 2025.

Yang kedua, lanjut dia, perlu ada penyelarasan keuangan pusat dan daerah tentang status kepegawaian honorer lantaran angkanya tidak sedikit.

“Karena bagaimanapun ini jumlahnya tidak sedikit ya, 1,7 juta,” sambungnya.

Kemudian yang ketiga, kata Netty, perlu adanya perbaikan sistem rekrutmen baik di pemerintahan pusat maupun daerah. Pasalnya, banyak pegawai yang telah lama mengabdi untuk negara justru tidak lolos dalam uji P3K.

“Karena bagaimanapun kalau yang sudah puluhan tahun mengabdi di berbagai daerah, di berbagai kantor, itu diadu dengan yang muda dan punya kompetensi, tentu mereka akan gugur di tengah jalan, sehingga perlu ada sistem rekrutmen yang memang manusiawi dan memberikan win-win solution,” ujarnya.

Keempat, adalah jaminan keberlanjutan kerja yang perlu diperhatikan pemerintah kepada para pegawai honorer yang selama ini sudah puluhan tahun mengabdi kepada pemerintah dan statusnya belum jelas.

“Bagaimanapun mereka sudah mengabdi dan pengabdian mereka tentu sudah kita rasakan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembangunan seperti ini,” tutupnya.