PDIP: ASN Poligami Berpeluang Korupsi

Apabila Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jakarta berpoligami maka berpeluang tergoda untuk melakukan korupsi karena harus membiayai lebih dari satu istri.

Demikian dikatakan Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth menanggapi pernyataan Gubernur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung yang tidak akan memberikan izin kepada ASN di lingkup Pemprov Jakarta untuk berpoligami saat menjabat nanti. 

"Dia (PNS) kalau punya istri banyak, kan lebih cenderung niatan korupsinya lebih tinggi, karena ada satu jiwa lagi yang harus dia biayai uang dari mana," kata Kenneth dikutip Minggu 2 Februari 2025.

Menurut Kenneth, publik tentunya tahu bahwa standar gaji PNS tidak terlalu besar.

"Kita kan tahu gaji PNS nggak gede-gede banget, ujung-ujungnya nanti apa takutnya nanti tergoda untuk korupsi, mau tidak mau karena harus membiayai kebutuhan jiwa kedua," kata Kenneth.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung menegaskan kepada semua Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak melakukan poligami di era kepemimpinannya.

Penegasan Pramono ini terkait dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian yang diteken Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi. 

Dalam pergub tersebut Teguh Setyabudi memperbolehkan ASN Jakarta untuk berpoligami atas seizin atasan.?

"Saya penganut monogami dan bagi saya ASN di Jakarta jangan pernah berpikir mendapatkan poligami di era saya," kata Pramono di Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu 1 Februari 2025.