Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter/Ist
Ketegasan Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung yang tidak mengizinkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jakarta untuk berpoligami, mendapat dukungan publik.
Salah satunya datang dari Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter kepada RMOL, Minggu 2 Februari 2025.
"Saya sangat setuju dengan Pak Pramono Anung untuk tidak memberikan izin kepada ASN yang berpoligami," kata Jupiter.
Menurut Jupiter, tidak ada urgensi dalam pembentukan Pergub Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian.
Jupiter menilai masih banyak persoalan di Jakarta yang lebih mendesak untuk diselesaikan.
"Apalagi masalah banjir dan kebakaran yang sedang terjadi. Nasdem lebih mendorong penyelesaian masalah-masalah ini daripada Pergub yang tidak mendesak saat ini," kata Jupiter.
Lebih lanjut, Jupiter mengkhawatirkan potensi penyalahgunaan regulasi oleh oknum ASN yang dapat merugikan citra institusi pemerintahan.
Ia menekankan perlunya pengawasan ketat agar aturan ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap ASN.
Kata Jupiter, Pergub poligami hanya akan menimbulkan masalah baru dan bisa disalahgunakan oleh oknum serta tidak berpihak pada perempuan.
"Perlu ada pengawasan yang ketat agar aturan ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap ASN," pungkas Jupiter.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung menegaskan kepada semua Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak melakukan poligami di era kepemimpinannya.
Penegasan Pramono ini terkait dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian yang diteken Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi.
Dalam pergub tersebut Teguh memperbolehkan ASN Jakarta untuk berpoligami atas seizin atasan.
"Saya penganut monogami dan bagi saya ASN di Jakarta jangan pernah berpikir mendapatkan poligami di era saya," kata Pramono di Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu 1 Februari 2025.
