Berita

Pembangunan Ibu kota Nusantara/Ist

Politik

Mustahil Prabowo Lanjutkan Ambisi Jokowi soal IKN

MINGGU, 02 FEBRUARI 2025 | 13:15 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menjadi ambisi Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi mustahil untuk dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Menurut pengamat politik Rocky Gerung, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta ketidakmasukakalan proyek tersebut menjadi alasan utama.

Salah satu tanda proyek IKN mengalami hambatan besar adalah batalnya Jokowi yang ingin meresmikan istana sebelum akhir masa jabatannya, namun kenyataannya tidak terjadi.


“Mereka (Buzzer) yang berupaya untuk menanam semacam harapan bahwa Pak Jokowi akan meresmikan Istana IKN di ujung kepemimpinannya tidak terjadi,” kata Rocky Gerung seperti dikutip redaksi lewat kanal YouTube miliknya, Minggu 2 Februari 2025.

Rocky juga mengungkap bahwa Jokowi berharap Prabowo akan mengalokasikan 30 persen dari APBN untuk menyelesaikan pembangunan tahap akhir IKN. Namun, harapan tersebut tampaknya tidak akan menjadi kenyataan.

Dosen ilmu filsafat itu turut menyoroti kondisi terkini IKN yang beredar di media sosial. Dalam video yang beredar, terlihat bahwa lahan proyek tersebut kembali menyerupai hutan, menunjukkan bahwa pembangunan tidak berjalan sesuai ekspektasi.

“Bahkan video yang beredar memperlihatkan IKN itu sudah jadi hutan kembali,” ungkapnya.

Rocky menegaskan, sejak awal pembangunan IKN sudah dipertanyakan dari segi keberlanjutan dan anggarannya. Ia menilai ambisi Jokowi dalam memindahkan ibu kota mustahil diteruskan oleh Prabowo karena keterbatasan APBN.

“Jadi sebetulnya dari awal kita sudah menghitung dengan cermat bahwa tidak mungkin ambisi dari Presiden Joko Widodo hendak dilanjutkan oleh Presiden Prabowo karena batas dari ambisi adalah APBN,” ujarnya.

Dia menggarisbawahi bahwa masalah IKN bukan hanya soal keterbatasan dana, tetapi juga karena proyek tersebut dinilai tidak masuk akal sejak awal.

“Jadi kalau IKN dibatalkan, bukan sekadar atas nama kekurangan APBN, tetapi karena ketidakmasukakalan dari proyek itu sendiri,” pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Giliran ASN dan Pejabat Bea Cukai Diperiksa KPK

Rabu, 19 Agustus 2026 | 12:56

Usulan ATM MBG Bakal Dibahas di Komisi IX DPR

Rabu, 19 Agustus 2026 | 10:40

UPDATE

8.620 Hektare Lahan Kalsel Terbakar, Pemadaman Terganjal Krisis Air

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:24

BRImo Taiwan Manjakan Diaspora dan PMI Kelola Keuangan

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:15

Temuan Bibit Sawit Bongkar Motif Karhutla Bukan Semata karena El Nino

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:52

ISPA dan Rabies Mulai Mengancam Ribuan Pengungsi Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:39

Tolak Demo Berbau Provokasi di DPR, Jaga Jakarta!

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:23

Magang Pengurus KDKMP Replikasi Model Bisnis Berbasis Potensi Desa

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:12

Masa Iddah Politik Calon Ketum PBNU: Bolehkah Perkum Menambah Syarat?

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:06

Menuju Muktamar NU, Nahdliyin Berharap Sejarah 2015 Tak Terulang

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:31

Gebu Minang-Hanura Terbangkan 3,6 Ton Rendang Buat Korban Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:28

Obligasi Sosial Berkelanjutan BRI Raih IDX Channel Anugerah ESG 2026

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:16

Selengkapnya