DPD Gandeng Alumni Trisakti Bahas RUU Perubahan Iklim

Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin meminta masukan dari alumni Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan (FALTL) Universitas Trisakti terkait RUU Perubahan Iklim. 

Permintaan ini disampaikan Sultan dalam acara Pelantikan Pengurus dan Talkshow Alumni bertema "Regulasi Perubahan Iklim: Dari, oleh, dan Untuk Siapa?" yang digelar di Kampus A Universitas Trisakti, Jakarta.

Dalam acara tersebut, hadir pula Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang juga Ketua Umum IKA Trisakti, Silmy Karim; Ketua IKA FALTL yang juga Anggota DPD Aji Mirni Mawarni; Wakil Rektor 3 Universitas Trisakti, Yoska Oktaviano serta Dekan FALTL, Silia Yuslim.

Sultan menekankan pentingnya Indonesia tetap berkomitmen dalam upaya global melawan perubahan iklim, meskipun ada negara seperti Amerika Serikat yang menarik diri dari Paris Agreement. 

Perjanjian ini bertujuan untuk membatasi kenaikan suhu global dan mengurangi dampak perubahan iklim. 

"Karena itu Indonesia perlu mendorong agar dunia Internasional perlu bersatu dalam melawan dampak perubahan iklim," kata Sultan seperti dikutip redaksi, Minggu 2 Februari 2025.

Dia berharap para alumni, khususnya yang bergerak di bidang lingkungan, bisa memberikan masukan yang konstruktif dalam pembahasan RUU ini.

Senada dengan Sultan, Silmy Karim juga mendorong alumni Trisakti untuk lebih aktif berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan (sustainability). 

"Selamat kepada seluruh pengurus yang dilantik untuk dapat menjalankan tugas sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi," ungkapnya.

Sementara itu, Aji Mirni Mawarni mengungkapkan bahwa IKA FALTL akan segera membentuk tim kajian guna menyusun masukan untuk RUU Perubahan Iklim yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas.

Acara talkshow yang menghadirkan berbagai pakar dari Pertamina Geothermal Energy, Jejak.in, Urban Plus, KemenPU, dan Perumnas, juga menghasilkan banyak gagasan yang akan disampaikan ke Tim Kerja Pembahasan RUU di DPD. Usulan ini nantinya akan dibahas lebih lanjut bersama DPR dan pemerintah.