Menteri Pigai Siap Libatkan Instrumen HAM Internasional Usut Penembakan WNI di Malaysia

Kasus penembakan lima warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia akan dibawa ke badan perlindungan HAM di ASEAN.

Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai mengatakan, pihaknya akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) untuk menangani kasus yang melibatkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) itu.

SUHAKAM sendiri merupakan lembaga independen yang bertugas untuk melindungi hak asasi manusia di Malaysia.

"Kalau Kementerian Luar Negeri mengalami kesulitan, maka kami memiliki instrumen, misalnya Suhakam di Malaysia atau jaringan-jaringan kerja sama HAM di ASEAN," kata Menteri Pigai dalam keterangan resminya, Sabtu, 1 Februari 2025.

Di sisi lain, Menteri HAM telah meminta Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Kementerian HAM, Munafrizal Manan untuk memonitor kasus ini hingga tuntas.

Lima WNI ditembak APMM di Tanjung Rhu, Selangor, pada Jumat, 24 Januari 2025. Dari peristiwa tersebut, sat WNI meninggal dunia. Penembakan oleh APMM diduga dilakukan saat PMI mencoba kabur keluar negara itu melalui jalur ilegal.

Sementara data Kementerian Luar Negeri (Kemlu), empat WNI korban penembakan tersebut masih dalam perawatan di RS Serdang dan RS Klang, Malaysia.

Dua WNI berinisial HA dan MZ dikabarkan sudah dalam kondisi stabil, sementara dua lainnya masih kritis pasca operasi.