Pj Gubernur Aceh Minta KBRI di Malaysia Siapkan Langkah Hukum

Pemerintah Aceh akhirnya menyampaikan sikap tegas atas peristiwa penembakan lima pekerja migran oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). Dari lima WNI, dua di antaranya merupakan warga Aceh. 

Disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Safrizal ZA meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mendorong otoritas Malaysia melakukan investigasi menyeluruh atas insiden ini, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force) aparat setempat.

"Kami minta KBRI Kuala Lumpur terus mengumpulkan informasi lebih lengkap untuk mendapatkan konstruksi kejadian yang lebih jelas dan meminta retainer lawyer KBRI mengkaji dan menyiapkan langkah hukum," kata Safrizal dikutip dari Kantor Berita RMOLAceh, Sabtu, 1 Februari 2025. 
 

 
Ia juga meminta Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur memberikan pendampingan hukum kepada para korban WNI. 

"Kita meminta KBRI dan Kemenlu memastikan terpenuhinya hak-hak mereka dan juga membiayai perawatan di rumah sakit hingga sembuh," tegas Safrizal.

Penembakan lima pekerja migran Indonesia ini terjadi pada Jumat, 24 Januari 2025 di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia. Satu korban tewas, menurut Kemenlu RI berinisial B asal Riau.

B rencananya dipulangkan ke Indonesia pada Rabu, 29 Januari 2025. Pemulangan melalui penerbangan Kuala Lumpur-Pekanbaru dan dilanjutkan perjalanan darat menuju kampung halaman Almarhum di Pulau Rupat, Provinsi Riau. Dua korban luka lain asal Riau, yakni HA dan MZ yang juga berasal dari Riau. 

Sementara, dua korban luka asal Aceh, dalam pemberitaan media adalah MH dan AR. Pada Selasa, 28 Januari 2025, KBRI Kuala Lumpur telah melakukan akses kekonsuleran untuk menemui empat WNI korban yang tengah dirawat di RS Serdang dan RS Klang, Malaysia.