Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto/Ist

Politik

Airlangga Pimpin Rapat Tingkat Tinggi, Ini yang Dibahas

SABTU, 01 FEBRUARI 2025 | 12:23 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memimpin Rapat Tingkat Tinggi Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) tahun 2025 di Kantor Kemenko Perekonomian. 

Dalam rapat tersebut, Airlangga membahas sejumlah kebijakan pengendalian inflasi tahun 2025 bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Menteri Keuangan, Sri Mulyani; Gubernur BI, Perry Warjiyo; Wakil Menteri KP, Didit Herdiawan; Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti, dan beberapa pejabat lainnya.

"Beberapa yang dibahas antara lain memutuskan menjaga tingkat inflasi di level 2,5 persen plus minus 1 persen guna mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi dunia," kata Airlangga dikutip Sabtu, 1 Februari 2025.


TPIP juga sepakat menargetkan komponen inflasi harga pangan bergejolak atau volatile food (VF) pada kisaran 3,0-5,0 persen. Selain itu, TPIP juga akan memperkuat koordinasi pusat dan daerah dengan menetapkan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027 yang mengarahkan pada beberapa upaya. 

Pertama, memastikan keterjangkauan harga komoditas pangan dan tarif angkutan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), khususnya dalam waktu dekat menghadapi Hari Raya Idul Fitri.

Kedua, meningkatkan produktivitas pangan guna menjaga ketersediaan pasokan antarwaktu dan antarwilayah.

Ketiga, menjaga kelancaran distribusi pangan antarwilayah terutama wilayah surplus menuju wilayah defisit. Keempat, memperkuat ketersediaan dan keandalan data pangan.

"Serta kelima, memperkuat sinergi komunikasi untuk mengelola ekspektasi inflasi masyarakat," sambungnya.

TPIP juga merilis total anggaran ketahanan pangan tahun ini untuk melindungi gejolak pangan dunia sebesar Rp144,6 triliun yang akan dilakukan dengan berbagai strategi, yaitu diversifikasi pangan, stabilitas harga, dan peningkatan produktivitas petani.

"Dukungan APBN untuk ketahanan pangan juga diberikan melalui Transfer Ke Daerah (TKD), Dana Alokasi Khusus (DAK) seperti pembangunan jaringan irigasi, pembangunan jalan pertanian, maupun non fisik," tutup Airlangga.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Di Simpang Dunia

Jumat, 24 April 2026 | 06:10

Kisah Karim dan Edoh: Tukang Bubur Naik Haji Asal Tasikmalaya

Jumat, 24 April 2026 | 06:01

Gurita Keluarga Mas’ud Menguasai Kaltim

Jumat, 24 April 2026 | 05:33

Pramono Bidik Kerja Sama TOD dengan Shenzhen Metro

Jumat, 24 April 2026 | 05:14

Calon Jemaah Haji Asal Lahat Batal Terbang Gegara Hamil

Jumat, 24 April 2026 | 05:11

BEM KSI Serukan Perdamaian Dunia di Paskah Nasional 2025

Jumat, 24 April 2026 | 04:22

JK Tak Mudah Hadapi Jokowi

Jumat, 24 April 2026 | 04:10

Robig Penembak Gama Ketahuan Edarkan Narkoba di Lapas Semarang

Jumat, 24 April 2026 | 04:06

Ray Rangkuti Tafsirkan Pasal 8 UUD 1945 terkait Seruan Makar Saiful Mujani

Jumat, 24 April 2026 | 03:33

Setelah Asep Kuswanto Tersangka

Jumat, 24 April 2026 | 03:24

Selengkapnya