Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim/Net
Penyelidikan menyeluruh dan transparan atas kasus penembakan lima WNI oleh aparat keamanan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) akan dilakukan secara transparan dan menyeluruh.
Komitmen itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim dalam sebuah pernyataan pada Jumat, 31 Januari 2025.
PM Anwar menyambut baik keinginan Presiden RI Prabowo Subianto yang ingin agar kasus penembakan itu diusut hingga tuntas.
Mengingat hubungan erat antara Indonesia dan Malaysia, Anwar berjanji pihaknya akan melakukan penyelidikan yang transparan dan menyeluruh terkait insiden perbatasan yang menyebabkan satu WNI tewas dan empat lainnya luka-luka.
"Indonesia adalah negara sahabat. Jadi saya ingin menjamin bahwa penyelidikan kami akan cukup menyeluruh, cukup transparan dan tidak melindungi siapa pun," tegasnya.
Sebagai bentuk transparansi, Anwar menyatakan bahwa laporan awal penyelidikan sudah disampaikan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemerintah Indonesia dapat mengikuti perkembangan kasus ini secara langsung.
"Pagi ini saya sudah meminta agar berita acara pemeriksaan sementara dikirimkan ke KBRI. Ini hanya terjadi karena negara ini adalah teman baik. Dan penyelidikan ini, jika sudah lengkap, akan diperiksa juga oleh teman-teman kita di Indonesia," lanjutnya.
Sebagai langkah konkret, Anwar mengungkapkan bahwa ia telah berdiskusi dengan Menteri Dalam Negeri serta Kepolisian Malaysia untuk meninjau kembali prosedur operasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
"Saya pribadi sudah berdiskusi dengan Irjen Pol dan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri agar hal ini bisa dikaji agar hubungan kita dengan Indonesia tetap baik," papar Anwar.
Dalam pidatonya, PM Anwar juga menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antara Malaysia dan Indonesia.
Ia mengingatkan bahwa meskipun ada insiden yang memicu emosi, kedua negara harus tetap mengikuti jalur hukum yang berlaku.
"Kita tidak ingin hal-hal tersebut mengganggu hubungan baik. Tapi negara ini harus mengikuti hukum. Terlalu banyak orang yang datang tanpa izin, terlalu banyak yang datang melalui penyelundupan manusia, narkoba, barang ilegal, dan kita harus tegas mencegah hal-hal tersebut," tegasnya.
