Berita

Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri, Dharma Pongrekun/Repro

Politik

Dharma Pongrekun Sarankan Prabowo Ikuti Langkah Trump Keluar dari WHO

JUMAT, 31 JANUARI 2025 | 13:38 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk keluar dari keanggotaan World Health Organization (WHO) perlu diikuti oleh Indonesia. 

Saran itu disampaikan oleh Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri, Dharma Pongrekun dalam sebuah tayangan video yang ditampilkan kanal YouTube Neo101 BD yang dilihat redaksi pada Jumat, 30 Januari 2025.

Pongrekun menyarankan Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan mengikuti langkah Trump keluar dari WHO.
Menurutnya, keputusan ini bisa menjadi langkah strategis demi kepentingan bangsa Indonesia.  

Menurutnya, keputusan ini bisa menjadi langkah strategis demi kepentingan bangsa Indonesia.  

“Saya menyarankan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, ini adalah kesempatan yang tepat sekali untuk menarik diri, untuk keluar dari keanggotaan World Health Organization,” ujar Dharma Pongrekun. 

Dharma menegaskan bahwa meskipun Prabowo sebelumnya mengumumkan sumbangan sebesar Rp476 Miliar untuk WHO tetapi keselamatan rakyat Indonesia harus menjadi prioritas utama.  

“Walaupun saya tahu Bapak sempat menyatakan dukungan dan membantu, tetapi apalah artinya dana yang sudah dibantukan kepada WHO dibandingkan dengan keselamatan jiwa rakyat Indonesia? Jauh-jauh lebih penting, karena jiwa ini adalah milik Tuhan. Bapak, Tuhan tidak mau satupun yang tertinggal,” lanjutnya.  

Trump telah menandatangani perintah eksekutif atau keputusan presiden (Keppres) untuk memulai proses penarikan AS dari WHO pada hari pertamanya menjabat tanggal 20 Januari lalu. 

Ini adalah kedua kalinya Trump memerintahkan AS keluar dari WHO. Pada pemerintahan sebelumnya Trump mengkritisi cara badan internasional itu menangani Covid-19 dan memulai proses penarikan diri dari lembaga yang berkantor pusat di Jenewa itu selama pandemi. 

Namun Presiden Joe Biden yang baru memimpin saat itu kemudian membatalkan keputusan itu.

Kanal YouTube Neo101 BD mengulas alasan Trump keluar dari WHO, beberapa di antaranya ialah karena iuran yang harus dibayar Amerika untuk WHO sangat besar dan tidak fair yakni 500 juta dolar AS pertahunnya. 

Angka ini tidak sebanding dengan iuran Tiongkok yang lebih kecil 50 juta dolar AS tetapi memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak.

Dikatakan bahwa atas saran Menteri Kesehatan Trump, Robert F. Kennedy Jr., keluarnya AS dari WHO adalah untuk kepentingan rakyat dan kedaulatan negara Amerika di masa depan. 

Kanal itu menyoroti dampak negatif dari Pandemic Treaty jika tetap menjadi anggota WHO. Contohnya ketika virus flu merebak, meski itu tidak berbahaya, apabila WHO menetapkan pandemi, maka negara anggota harus mengikuti protokol pandemi, termasuk lockdown. 

Sementara negara yang menetapkan lockdown berisiko mengalami kebangkrutan ekonomi. Padahal mengutip data Our World in Data yang dirilis 21 Januari 2025 menunjukkan bahwa negara-negara yang tidak lockdown tingkat kematiannya jauh lebih rendah. 

Misalnya Belarusia yang menolak lockdown tingkat kematian per 1 juta penduduk hanya 775 orang, sementara Yunani yang lockdown tingkat kematiannya mencapai 3.831. 

Untuk itu, menurut Trump, keluar dari WHO adalah keputusan yang cerdas dan berani demi kesehatan rakyat dan kedaulatan negara. Sesuai slogannya, Make America Great Again.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya