Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Harry Saputra Gani/RMOLJabar
Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Harry Saputra Gani, kembali menggaungkan wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Cirebon.
Menurut Harry, pemekaran wilayah ini menjadi kebutuhan mendesak, mengingat jumlah penduduk Jawa Barat yang terus bertambah serta luasnya wilayah yang harus dikelola oleh pemerintah provinsi.
"Jumlah penduduk Jawa Barat pada 2023 sudah mencapai 49,86 juta jiwa, atau hampir 20 persen dari total populasi Indonesia. Dengan kondisi ini, pemekaran menjadi solusi agar pelayanan publik lebih efektif," ucap Harry, dikutip RMOLJabar, Kamis 30 Januari 2025.
Politikus Nasdem ini menilai Kota Cirebon, sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan), sangat layak menjadi ibukota provinsi baru.
"Kota Cirebon memang kecil, hanya 37 km persegi dengan penduduk sekitar 350 ribu jiwa. Tapi saat siang hari, jumlah orang yang beraktivitas di sini bisa mencapai 2 juta jiwa. Ini menunjukkan betapa strategisnya posisi Kota Cirebon," jelasnya.
Lebih lanjut, Harry menyinggung infrastruktur yang perlu dibenahi jika Provinsi Cirebon terbentuk. Seperti peningkatan jalur kereta api yang membutuhkan anggaran besar.
Menurut Harry, jika Cirebon menjadi ibukota provinsi, proyek-proyek infrastruktur ini akan lebih mudah direalisasikan karena adanya dukungan anggaran yang lebih besar.
Selain itu, sektor pendidikan juga menjadi perhatian. Di mana pengelolaan sekolah tingkat SMA yang saat ini berada di bawah kewenangan Pemprov Jabar sering kali menimbulkan kendala di wilayah Ciayumajakuning.
Dengan adanya Provinsi Cirebon, koordinasi dan pelayanan di sektor pendidikan bisa lebih optimal.
"Kita harus melihat bagaimana pelayanan publik bisa lebih efektif. Jika Provinsi Cirebon terbentuk, pengelolaan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur bisa lebih fokus dan tidak lagi terombang-ambing," tegasnya.
Harry juga menekankan bahwa Provinsi Cirebon sudah memiliki modal infrastruktur yang cukup untuk menjadi daerah otonomi baru.
"Kita punya Gedung Negara yang bisa digunakan sebagai kantor gubernur, ada Bandara Kertajati di Majalengka, dan Pelabuhan Cirebon. Artinya, kesiapan kita sudah ada, tinggal didorong oleh semua elemen masyarakat di wilayah Cirebon," pungkasnya.
Wacana pembentukan Provinsi Cirebon telah lama bergulir, namun hingga kini masih belum terealisasi.
Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, diharapkan dapat mempercepat proses pemekaran wilayah ini demi pemerataan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.
