Berita

Program Makan Bergizi Gratis (MBG)/Ist

Politik

Jamin Keberlanjutan

Program Makan Bergizi Gratis Harus Diundangkan

KAMIS, 30 JANUARI 2025 | 11:33 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto harus segera diundangkan agar memiliki kepastian hukum dan jaminan keberlanjutan. 

Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan, tanpa dasar hukum yang kuat, program MBG berisiko hanya menjadi uji coba yang tidak berlanjut dalam jangka panjang.

"Pengalaman dalam dua minggu ini memperlihatkan ada semacam pesimisme publik bahwa program ini bisa berjalan secara permanen," ujar Rocky lewat kanal YouTube miliknya, Kamis 30 Januari 2025.


Rocky menekankan bahwa legitimasi pemerintahan Prabowo sangat bergantung pada keberhasilan program ini. Pertaruhan legitimasi Prabowo terletak pada dukungan publik.

Lebih lanjut, Rocky menyoroti bahwa upaya penghematan anggaran yang direncanakan pemerintah kemungkinan diarahkan untuk membiayai proyek sosial ini. 

Namun, program MBG baru bisa dibayangkan secara rasional jika sudah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta memiliki dasar hukum yang kuat.

"Undang-undang makan bergizi gratis misalnya atau apapun nama regulasinya yang disetujui secara formil di DPR supaya ada jaminan 5 tahun ke depan," pungkas Rocky.



Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya