Thailand tengah mengembangkan proyek kereta cepat sepanjang 609 km yang akan menghubungkan ibu kota Bangkok dengan China melalui Laos.
Dikutip dari CNN, Kamis 30 Januari 2025, Pemerintah Thailand menargetkan jalur tersebut dapat beroperasi pada 2030.
Saat ini, lebih dari sepertiga konstruksi telah rampung pada jalur yang menghubungkan Bangkok dengan Nakhon Ratchasima. Sementara itu, jalur menuju Provinsi Nong Khai, yang berbatasan langsung dengan Laos, diperkirakan akan siap beroperasi dalam enam tahun ke depan.
Proyek ini nantinya akan terintegrasi dengan jalur kereta cepat sepanjang 1.000 km yang telah beroperasi sejak 2021, menghubungkan ibu kota Laos, Vientiane, dengan Kunming di barat daya China.
Dengan proyek baru ini, jalur tersebut menawarkan perjalanan langsung dari Thailand ke China melalui Laos.
Pembangunan proyek ini disebut memerlukan investasi sebesar 6 miliar Dolar AS dan menjadi bagian dari inisiatif Jalur Sutera Baru atau Belt and Road Initiative (BRI) yang diusung China.
Juru Bicara Pemerintah Thailand, Jirayu Hongsub, menyatakan bahwa proyek ini memberikan peluang bagi Thailand untuk semakin terhubung dengan ekonomi global.
"Ini adalah peluang bagi Thailand untuk terhubung dengan perekonomian global. Kereta cepat ini juga akan membawa Thailand lebih dekat pada tujuannya menjadi pusat logistik di kawasan," ujarnya.
Proyek ini sempat mengalami penundaan akibat ketidaksepakatan dalam pendanaan dan desain, serta dampak pandemi COVID-19. Sebelumnya, Thailand dan China telah menandatangani perjanjian pembangunan pada 2017 dengan target operasional pada 2021.
Namun, progres yang lambat membuat China mendesak Thailand untuk mempercepat proyek ini dalam beberapa tahun terakhir.
Presiden China Xi Jinping meluncurkan BRI pada 2013 sebagai strategi investasi di lebih dari 130 negara, mencakup berbagai proyek infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, serta jaringan listrik dan telekomunikasi.
Meskipun dianggap sebagai upaya meningkatkan konektivitas regional, inisiatif BRI juga menuai kritik. Beberapa pihak menilai proyek ini sebagai alat bagi China untuk memperluas pengaruh globalnya melalui skema utang yang membebani negara mitra.
