Ini Rencana DPRD Jabar dalam Penanganan Banjir Rob Pantura

Peristiwa banjir rob yang melanda wilayah pesisir pantai utara (Pantura), khususnya di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, tak luput dari perhatian DPRD Provinsi Jawa Barat.

Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono mengatakan, upaya penanganan telah diajukan sejak ia menjabat anggota DPR RI dengan meminta pembangunan breakwater (pemecah gelombang) melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Ono mengungkapkan, upaya relokasi warga di pesisir Desa Eretan Kulon juga sudah pernah dilakukan Kementerian Sosial. Namun, masih banyak warga yang menolak pindah dari wilayah yang rentan mengalami banjir rob.

"Saya sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi akan memberikan masukan dalam rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Jawa Barat agar ada solusi untuk menangani permasalahan di pesisir pantai utara Jawa Barat," ujar legislator PDIP Dapil Jabar XII tersebut, dikutip RMOLJabar, Rabu 29 Januari 2025.

Ketua DPD PDIP Jabar tersebut mengakui, banjir rob, abrasi, dan penurunan tanah di kawasan Pantura merupakan fenomena alam yang tidak bisa dihindari. Karena itu, ia menekankan pentingnya mitigasi bencana yang harus dilakukan pemerintah pusat dan daerah secara komprehensif.

"Saya akan membahas permasalahan banjir rob di Desa Eretan Kulon bersama Pemprov Jabar sehingga dampaknya bagi masyarakat dapat diminimalisir," tegasnya.

Sebelumnya, banjir rob menerjang Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu. Air pasang yang menghantam tanggul mengakibatkan ratusan rumah terendam, bahkan sedikitnya 5 rumah mengalami kerusakan parah.

Banjir rob ini merupakan yang pertama pada 2025, dengan ketinggian air mencapai 40 sentimeter. Sejumlah warga pun terpaksa mengungsi ke rumah kerabat atau tetangga yang tidak terdampak.