Rapor bayangan atas 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka dirilis oleh organisasi nonprofit Greenpeace Indonesia bersama lembaga riset yang fokus di bidang ekonomi dan kebijakan publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS).
Mengutip unggahan di kanal X milik Greenpeace Indonesia, ditampilkan sejumlah ulasan disertai nilai A hingga E atas beberapa kebijakan yang diambil selama pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Greenpeace & @celios_id melakukan penilaian terhadap kinerja Prabowo-Gibran dan kabinetnya selama 100 hari pertama menjabat. Menggunakan nilai A hingga E, dengan nilai A sangat baik, E sangat buruk," tulisnya.
Dari Aspek lingkungan, Greenpeace menyoroti beberapa hal yang nilainya masih buruk. Pertama ialah rencana pemerintah membuka 20 hektare lahan untuk sektor pangan dan energi dalam penilaiannya.
Menurut kedua lembaga tersebut, keputusan ini dapat mengancam keberlanjutan lingkungan akibat deforestasi dan kerusakan terhadap ketahanan pangan masyarakat adat karena disrupsi terhadap sumber pangan lokal.
"Soal ketahanan pangan dan energi yang kami beri nilai E karena tanaman sawit dan hutan itu tidak sama, ya Pak @prabowo!" tegasnya.
Kemudian konservasi wilayah laut belum mempertimbangkan nasib warga pesisir dan pulau-pulau kecil. Greenpeace merujuk pada nasib nelayan Teluk Jakarta dan ancaman pagar laut.
Prabowo juga dinilai masih melanjutkan kebijakan eksploitasi minerba dari era sebelumnya dengan dalih hilirisasi yang dapat mengancam kehidupan masyarakat pesisir dan pulau kecil.
"Aspek lingkungan lain yang dinilai adalah konservasi laut, kawasan pesisir, dan pulau kecil. Lagi-lagi, Prabowo-Gibran dapat nilai E karena minimnya kepedulian menjaga laut, serta melindungi masyarakat di pesisir dan pulau kecil," imbuh mereka.
Namun Greenpeace juga menyoroti beberapa kebijakan Prabowo-Gibran yang bisa diapresiasi, meskipun masih banyak yang perlu diperbaiki. Salah satunya adalah sisi pengelolaan sampah.
"Prabowo-Gibran layak dapat nilai D soal pengelolaan sampah karena ada inisiatif untuk menutup tempat pembuangan sampah akhir (TPA) ilegal. Sayangnya, alokasi anggaran untuk lingkungan, termasuk penanganan sampah, masih kurang!," cuitnya.
Di panggung internasional, Prabowo kerap mengumbar janji tentang transisi energi dan peralihan dari batu bara. Namun menurut Greenpeace belum ada peta jalan jelas soal transisi ini, sementara PLTU kawasan industri terus diberi izin beroperasi.
"Jadi, pemerintah pantas dapat nilai D untuk ini," kata mereka.
Di bidang ekonomi, Greenpeace memberi Prabowo-Gibran nilai D. Pasalnya belum terlihat ada kebijakan yang bakal mendongkrak daya beli masyarakat.
"Bukannya mendorong daya beli masyarakat, pemerintah malah mau melemahkannya lagi lewat rencana PPN 12 persen! Meskipun akhirnya “batal” dengan penuh miskoordinasi, pemerintah seharusnya bisa cari sumber pajak lain. Untuk itu, kami kasih nilai E untuk aspek kebijakan fiskal & perpajakan," cuit Greenpeace Indonesia.
Walau banyak PHK yang terjadi di 100 hari pertama karena industri manufaktur yang gulung tikar, Greenpeace memberikan nilai D di aspek ketenagakerjaan berkat pengakuan MK bahwa pelaut migran atau pekerja migran.
"Tinggal ratifikasi Konvensi ILO 188 aja nih! Jika diratifikasi, Konvensi ILO 188 bakal semakin menguntungkan pelaut migran karena konvensi ini bertujuan untuk memastikan kondisi kerja yang layak bagi nelayan di atas kapal," jelasnya.
Dari sisi kebijakan luar negeri pun lagi-lagi Prabowo-Gibran dapat nilai D. Menurut Greenpeace, bergabungnya Indonesia dengan BRICS hanya mereplikasi hubungan bilateral Indonesia-China. Sementara masa aksesi keanggotaan Indonesia di OECD masih terus berjalan.
"Perang dagang antara Amerika Serikat dan China juga akan berimbas kepada Indonesia karena keberpihakan Indonesia yang bergabung ke dalam BRICS," paparnya.
Program paling populis dari pemerintahan Prabow, Makan Bergizi Gratis (MBG) juga diberi nilai D. Meski tujuannya baik, implementasi program ini dinilai masih sangat sentralistik sehingga rawan korupsi.
Berlanjut, soal demokrasi, hukum, dan HAM, pemerintah disebut Greenpeace harus belajar lagi, karena mereka memberi nilai D.
"Komentar soal pengampunan koruptor, pemerintahan yang tidak efektif dan efisien, serta menyempitnya ruang kebebasan sipil jadi alasannya," mereka menjelaskan.
Di akhir cuitan, mereka mengajak warganet untuk memberi nilai di rapor bayangan 100 hari Prabowo-Gibran.
"11/100," rating salah satunya pengguna X.
Sementara itu, ada juga yang mengkritik: "Kok Demokrasi D sih? ini Demokrasi Omon Omon kah @GreenpeaceID ..? Masa D?"
"Emang belom ada gebrakan nih pemerintah, yang ada cuman blunder-blunder konyol. Yahh semoga aja mereka tobat beneran kerja untuk rakyat," sahut yang lain.
