Pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG)/Ist
Menteri Pertanian Periode 2004-2009, Anton Apriyantono menilai pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dapat terlaksana secara berkesinambungan bila disinergikan dengan program swasembada pangan.
Anggaran MBG yang sangat besar akan lebih bermanfaat bila beberapa bagiannya dialokasikan untuk pencapaian program swasembada pangan. Sehingga kebutuhan pangan program MBG dapat dipenuhi sendiri tanpa harus impor secara berlebihan.
Anton menilai saat ini pelaksanaan program MBG masih bergantung pada bahan impor. Dalam jangka panjang model pengadaan bahan makanan seperti ini akan menguras anggaran tapi tidak berdampak bagi petani, peternak dan nelayan dalam negeri.
"Program MBG harusnya menjadi kesempatan untuk mengangkat pangan lokal Indonesia melalui pemetaan potensi daerah,” kata Anton dalam keterangannya, Rabu, 29 Januari 2025.
Anggaran yang besar jangan hanya dialokasikan untuk sektor belanja bahan makanan tapi harus dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur pertanian, perikanan dan peternakan.
“Kalau pengembangan infrastruktur ini dapat berjalan maka keberlangsungan MBG bisa terus terlaksana dengan anggaran yang lebih efisien,” ungkapnya.
“Tapi kalau modelnya masih seperti sekarang maka program ini hanya akan menghabiskan anggaran yang menguntungkan pedagang, importir dan pengusaha tertentu," terang Menteri Pertanian yang berhasil mencapai swasembada pangan di tahun 2008 ini.
Anton minta pemerintah perlu menyesuaikan menu MBG berdasarkan kearifan lokal masing-masing wilayah. Menu MBG tidak bisa disamaratakan karena kebutuhan dan ketersediaan bahan pangan di tiap daerah berbeda.
Pemerintah harus fokus pada pemenuhan gizi minimum dan bukan pada penyeragaman jenis makanan yang dihidangkan.
"Kuncinya adalah kemampuan menyusun menu yang disesuaikan dengan kemampuan pasokan dari lokal,” jelasnya.
Hal lain yang perlu dilakukan Pemerintah, menurut Anton adalah perlunya meningkatkan program intensifikasi yang masih didominasi oleh bantuan-bantuan.
Menurutnya, bantuan dari pemerintah harus disertai dengan pendampingan untuk meningkatkan produksi, salah satunya dengan Sekolah Lapang.
“Sekolah Lapang inilah yang disebut integrasi, di satu sisi menjadi tempat belajar petani, tapi juga menjadi tempat bekerjanya penyuluh,” pungkas Anton.
