Berita

Direktur Perlindungan WNI (PWNI) Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha/RMOL

Dunia

WNI Klaim Tak Melawan, Tapi Ditembak Aparat APMM Malaysia

RABU, 29 JANUARI 2025 | 08:54 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Setelah beberapa hari, KBRI Kuala Lumpur baru mendapat izin untuk menemui empat WNI korban penembakan oleh aparat keamanan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) pada Selasa, 28 Januari  2025.

Direktur Perlindungan WNI (PWNI) Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha menjelaskan bahwa para korban luka tengah dirawat di RS Serdang dan RS Klang, Malaysia.

"Dari keempat korban, dua WNI telah terverifikasi identitasnya, yaitu HA dan MZ, yang keduanya berasal dari Provinsi Riau. HA dan MZ telah mendapatkan perawatan dan dalam kondisi stabil," ungkap Judha dalam sebuah pernyataan pada Rabu pagi, 29 Januari 2025.


Dikatakan Judha, dua korban berhasil diwawancara dan menceritakan kronologi penembakan. Mereka mengaku tidak melakukan perlawanan sebelum ditembak oleh personel APMM.

"Keduanya juga menjelaskan kronologi kejadian dan menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam dari penumpang WNI terhadap aparat APMM," jelasnya.

Menurut pernyataan Judha, dua korban lainnya masih berada dalam kondisi kritis pasca operasi dan belum dapat memberikan keterangan.

Sementara itu, satu WNI korban tewas tengah dalam proses pemulangan yang rencananya dilakukan pada Rabu, 29 Januari 2025.

"Pemulangan melalui penerbangan Kuala Lumpur-Pekanbaru dan dilanjutkan perjalanan darat menuju kampung halaman Almarhum di Pulau Rupat, Provinsi Riau," paparnya.

Judha berjanji pihaknya akan memastikan hak-hak korban WNI terpenuhi dan membiayai perawatan mereka di rumah sakit hingga sembuh.

Disebutkan bahwa Kemlu juga mendorong otoritas Malaysia melakukan investigasi menyeluruh atas insiden ini, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force).

"KBRI Kuala Lumpur masih terus mengumpulkan informasi lebih lengkap untuk mendapatkan konstruksi kejadian yang lebih jelas dan meminta retainer lawyer KBRI untuk mengkaji dan menyiapkan langkah hukum," pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya