Penegakan Hukum di 100 Hari Kerja Prabowo Masih Perlu Dikuatkan

DPR menyambut baik capaian 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun demikian, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dikuatkan dalam ranah penegakan hukum. 

Anggota Komisi III DPR, Rudianto Lallo, menilai, meskipun di awal masa jabatan, pemerintahan terlihat berjalan di jalur yang tepat atau on the track, masih ada beberapa hal yang perlu diperkuat, terutama dalam penegakan hukum.

“Kalau ditanya belum on the track atau sudah on the track, awal-awal kita melihat on the track ya,” kata Rudianto kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL sesaat lalu, Selasa, 28 Januari 2025. 

Pasalnya, lanjut dia, setiap pemberitaan pengungkapan kasus korupsi selalu ramai. 

Ia mencontohkan seperti kasus suap di Mahkamah Agung (MA) dan Penyidik Kejaksaan Agung penemuan uang Rp1 triliun di rumah mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar. 

Kemudian, kasus Timah yang menyeret nama Pengusaha Harvey Moeis dan merugikan keuangan negara hingga Rp300 triliun. 

Namun, Rudianto menyesalkan acapkali setelah kasus-kasus tersebut mencuat, tindak lanjutnya terkesan kurang maksimal. 

“Tapi setelah itu kan kadang-kadang alurnya terkesan tidak diperluas ya kan?” sesal Politikus Partai Nasdem ini.

“Kita mau kasus-kasus ini dibongkar siapapun yang terlibat dibingkai dan bagaimana ada uang kembali ke negara gituloh, penyelamatan kerugian negaranya masuk ke negara, itu yang kita harapkan sebenarnya,” imbuhnya menegaskan. 

Masih kata Rudianto, meskipun pemerintahan saat ini terlihat berkomitmen dalam penegakan hukum, namun ia menilai masih diperlukan penguatan dan optimalisasi agar proses penegakan hukum berjalan dengan efektif dan sesuai harapan masyarakat. 

“Supaya betul-betul penegakan hukum ini jalan lurus. Kira-kira begitu,” pungkasnya.