Mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Jumhur Hidayat, menyampaikan keprihatinannya atas insiden penembakan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM).
Jumhur menilai tindakan tersebut tidak semestinya terjadi, bahkan jika ada pelanggaran prosedural.
“Meski ada pelanggaran prosedural, itu tidak seharusnya berujung pada tindakan tembakan," ujar Jumhur seperti dikutip redaksi, Selasa 28 Januari 2025.
Jumhur menilai insiden ini sangat disayangkan karena terjadi bersamaan dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Malaysia, di mana ia bertemu Perdana Menteri Anwar Ibrahim.
“Selama tujuh tahun saya melindungi pekerja kita, tidak pernah ada kasus seperti ini di perairan. Jadi ini seperti kasus
extraordinary," tambahnya.
Menurut Jumhur, tindakan seperti ini seharusnya tidak terjadi meskipun ada dugaan kriminal. Kalau memang ada yang melanggar, lebih baik ditangkap saja dan dikurung atau karantina.
"Tidak perlu sampai ada penembakan," katanya kembali menegaskan.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) juga menyerukan agar insiden ini diusut secara menyeluruh untuk menemukan kejelasan dan keadilan.
“Saya tidak ingin berspekulasi, tetapi hal ini harus diselidiki secara menyeluruh. Jangan ada yang ditutupi,” tutupnya.
Kejadian penembakan terjadi pada Jumat 24 Januari 2025, sekitar pukul 03.00 dini hari di perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Insiden berawal dari patroli petugas APMM yang mendapati kapal yang membawa lima PMI berstatus tidak berdokumen melintas di wilayah tersebut.
Akibat penembakan, satu orang PMI meninggal dunia, satu lainnya dalam kondisi kritis, dan tiga PMI lainnya dirawat di sejumlah rumah sakit di Selangor, Malaysia.
