Presiden Prabowo Subianto/Ist
Agar dukungan publik semakin kuat, Presiden Prabowo Subianto harus mengusut kasus-kasus yang terjadi buah dari rezim Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Jokowi pun diduga terlibat dalam berbagai kasus tersebut. Praktis hal itu membuat kemarahan publik memuncak hingga kini.
Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi menilai di momentum 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, saatnya kasus-kasus tersebut diungkap.
"100 hari pemerintahan Prabowo belum tergerak untuk usut kemarahan publik terkait kasus-kasus yang dilakukan oleh Jokowi dan kroninya selama 10 tahun kekuasaan. Padahal itu hal yang terpenting yang mesti didahulukan oleh Prabowo, jika ingin dapat dukungan publik tambah kuat," kata Muslim kepada
Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Selasa, 28 Januari 2025.
Muslim menilai, yang paling berat saat ini adalah beban keuangan negara yang ditinggalkan Jokowi berupa utang yang diklaim ke publik hanya 8 ribu triliunan.
“Sedangkan menurut DPR, (utang negara) 20 ribu triliun lebih. Bagaimana mau kelola negara dan menggerakkan sektor ekonomi dan industri kalau tidak ada uang? Padahal itu yang lebih penting," tegasnya.
Ia melihat, Kementerian Keuangan belum terlihat berbuat banyak untuk memulihkan ekonomi. Sementara dihembuskan hingar bingar pencapaian pertumbuhan ekonomi 8 persen.
"Dengan kinerja di 100 hari rezim ini belum menampakkan ekonomi bergerak tumbuh. Itu terlihat dari gerakan dolar semakin kuat dan rupiah semakin lemah," bebernya.
Sedangkan dalam hal penegakan hukum, lanjut Muslim, juga terlihat belum signifikan. Pasalnya, aparat penegak hukum (APH) hingga kini tak kunjung memeriksa Jokowi di berbagai kasus.
"Prabowo terlihat masih takut Jokowi. Entah faktor apa," pungkas Muslim.
