Berita

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam tayangan video bertajuk "Evaluasi Publik atas Kinerja Presiden dan Kabinet Merah Putih" yang dilihat redaksi pada Selasa, 28 Januari 2025/Repro

Politik

Survei Indikator: 91,3 Persen Puas dengan Program Makan Bergizi Prabowo

SELASA, 28 JANUARI 2025 | 10:51 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia mengungkap tanggapan positif warga terhadap pelaksanaan rogram Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah digiatkan oleh pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto sejak 6 Januari 2025.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa sebanyak 87,1 persen responden atau mayoritas setuju dengan kehadiran program MBG. Sementara yang sangat puas mencapai 91,3 persen. 

"Pertama, kita tanya dulu, tahu tidak program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang sudah dilaksanakan sejak 6 Januari 2025. Yang tahu besar sekali, sebanyak 91,3 persen. Dari 91,3 persen, yang mengaku sangat puas dan puas mencapai 64,6 persen," ujarnya di dalam tayangan YouTube bertajuk "Evaluasi Publik atas Kinerja Presiden dan Kabinet Merah Putih" yang dilihat redaksi pada Selasa, 28 Januari 2025. 


Dikatakan Burhanuddin, MBG sangat erat kaitannya dengan isu-isu utama yang berkenaan langsung dengan kehidupan warga sehari-hari. Banyak yang mendorong agar implementasi program dapat lebih menyeluruh. 

"Hampir separuh warga menilai bahwa program tersebut sebaiknya diberikan kepad! seluruh anak di Indonesia (47,4 persen)," kata Burhanuddin. 

Dalam hasil survei yang sama turut terungkap bahwa mayoritas masyarakat percaya MBG akan membantu pemenuhan kebutuhan pangan di Indonesia dengan persentase sangat percaya dan percaya mencapai angka 76,9 persen.

Selain itu, sebanyak 78,4 persen responden meyakini program MBG dapat membantu mengatasi masalah stunting di Indonesia. 

Adapun masyarakat yang menilai program MBG cukup atau sangat baik dalam membantu meningkatkan kegiatan usaha kecil di masyarakat mencapai 74,2 persen.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya