Presiden Prabowo Subianto saat menyapa rakyat/Ist
Pemberantasan korupsi dan peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi janji utama pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selama masa kampanye Pilpres 2024.
Menurut Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat), Sugiyanto, janji-janji besar tersebut menghadapi tantangan berat, terutama jika tidak didukung oleh masyarakat secara luas.
Partai Gerindra, sebagai pengusung utama Prabowo-Gibran, bersama seluruh kader, simpatisan, dan sayap partainya, memiliki tekad kuat untuk merealisasikan visi ini.
"Namun, keberhasilan agenda-agenda tersebut sangat bergantung pada dukungan masyarakat," kata Sugiyanto lewat keterangan tertulisnya, Selasa 28 Januari 2025.
Salah satu tantangan utama bagi pemerintahan Prabowo-Gibran adalah komposisi kabinet yang masih melibatkan banyak pejabat dari era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Kondisi ini memunculkan keraguan publik terkait kemampuan kabinet Prabowo-Gibran untuk sepenuhnya lepas dari pengaruh masa lalu dan menjalankan agenda reformasi.
Dari segi politik, Partai Gerindra bukanlah partai mayoritas di parlemen. Dalam Pemilu 2024, Gerindra hanya menempati posisi ketiga setelah PDIP dan Golkar.
Meskipun banyak kader Gerindra yang kini menduduki posisi strategis dalam kabinet, posisi partai di parlemen tetap menjadi tantangan dalam menggolkan kebijakan-kebijakan strategis.
Ketergantungan pada koalisi dan partai-partai lain membuat Gerindra harus berkompromi dengan berbagai kepentingan politik.
Situasi ini bisa menjadi hambatan dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang membutuhkan perubahan besar, terutama dalam pemberantasan korupsi.
"Dengan berbagai dinamika yang ada, tidak ada pilihan lain bagi Prabowo untuk mewujudkan janji-janji kampanyenya kecuali mendapatkan dukungan luas dari masyarakat," kata Sugiyanto.
Kasus-kasus yang mencuat di era Presiden Jokowi, seperti laporan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) terkait dugaan keterlibatan Jokowi dalam isu korupsi, meski telah dibantah, menambah dinamika perdebatan publik.
Isu-isu seperti ini membuat masyarakat semakin kritis terhadap langkah pemerintah dalam menegakkan keadilan.
Di sisi lain, laporan seperti dugaan praktik korupsi pada penerbitan sertifikat hak guna bangunan di wilayah laut juga menjadi ujian bagi pemerintahan Prabowo untuk membuktikan komitmennya dalam membersihkan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
"Ini adalah saat krusial bagi Presiden Prabowo Subianto untuk membangun kepercayaan publik dan memperlihatkan komitmennya dalam memimpin Indonesia menuju masa depan yang lebih bersih dan sejahtera," pungkas Sugiyanto.
