Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist
Presiden Prabowo Subianto dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendapatkan efek positif jika benar-benar mengungkap kasus dugaan korupsi dana sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI).
Pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim mengatakan, terdapat dua efek positif dari pengungkapan kasus dugaan korupsi dana CSR BI.
"Pertama, memperkuat citra positif kepemimpinan Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi," kata Wildan kepada
RMOL, Selasa 28 Januari 2025.
Menurut Wildan, pengungkapan kasus ini berpeluang menyeret nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan semuanya nanti bisa makin terbuka seiring tersedianya bukti-bukti material yang dibutuhkan.
Efek kedua, kata Wildan, citra KPK dalam pemberantasan korupsi bisa dipulihkan. Pemulihan citra sangat diperlukan karena dalam beberapa kasus korupsi sebelumnya, KPK terkesan kehilangan taring untuk mengusut kasus-kasus yang melibatkan figur yang berafiliasi dengan kekuatan politik besar di Indonesia.
Dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini menilai, dalam penanganan kasus dugaan korupsi dana CSR BI, Prabowo bisa meniru sikap tegas Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pada 2008 silam, mantan Deputi Gubernur BI, Aulia Tantowi Pohan yang merupakan besan SBY terlibat dalam kasus korupsi dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) sebesar Rp100 miliar. Hakim memvonis Aulia Pohan dengan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
"Bayangkan betapa tidak nyamannya SBY kala itu. Besannya masuk bui saat dia menjabat Presiden RI. SBY mengaku sedih dan menegaskan bahwa itu merupakan tanggung jawab pribadinya untuk menenangkan keluarga besar Aulia Pohan," kata Wildan.
Jadi, kata Wildan, Prabowo Subianto tidak perlu sedih jika presiden sebelumnya terlibat dalam kasus korupsi dana CSR Bank Indonesia.
"Itulah risiko berpolitik," pungkas Wildan.
