Berita

Pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim/Istimewa

Politik

Tidak Perlu Terbebani, Prabowo Cukup Dukung Pengungkapan Kasus Dugaan Korupsi CSR BI

SELASA, 28 JANUARI 2025 | 00:22 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Prabowo Subianto diminta tidak merasa terbebani dengan kasus dugaan korupsi dana sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI). Cukup mendukung penyidikan dan pengungkapan kasus dugaan korupsi yang terjadi di era pemerintahan Joko Widodo itu.

Menurut pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim, kasus dugaan korupsi dana CSR BI membuktikan adanya persengkongkolan jahat antarlembaga negara demi kepentingan politik praktis.

"Kasus ini harus diungkap tuntas guna menunjukkan komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memberantas korupsi di tubuh pemerintahan," kata Wildan kepada RMOL, Senin, 27 Januari 2025.


Wildan menilai, persekongkolan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang melibatkan lembaga negara yang bersifat independen akan terus terjadi. Motif dan alasannya selalu sama, yakni demokrasi elektoral butuh biaya besar.

"Kasus korupsi dana CSR Bank Indonesia ini terjadi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Meski baru diungkap sekarang oleh KPK, Prabowo Subianto selaku Presiden ke-8 RI tidak perlu merasa terbebani," terang Wildan.

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini menilai, seluruh pihak yang terindikasi terlibat langsung dalam kasus korupsi tersebut harus disidik dan diselidiki guna mendapatkan bukti material yang dibutuhkan dalam proses hukum lebih lanjut.

"Presiden Prabowo cukup menunjukkan political will-nya. Yakni mendukung penyidikan dan penyelidikan kasus tersebut," pungkas Wildan.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

KPK Bekali Direksi BUMD DKI Pemahaman GCG dan BJR Cegah Risiko Hukum

Sabtu, 14 November 2026 | 00:28

Jangan Tergocek Manuver Politik Gibran Mundur

Sabtu, 14 November 2026 | 00:02

Amran Sulaiman, Puan hingga Anies Layak Jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:50

DPP KAMSRI Minta Prabowo Pertimbangkan Dasco jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:46

Dirut PT YVE Habitat Limo Dipolisikan

Jumat, 13 November 2026 | 23:22

Penggunaan Baterai sebagai Sumber Tenaga Kapal Belum Jadi Prioritas

Jumat, 13 November 2026 | 23:11

Aktivis Rizal Fadillah Meninggal Dunia di Bandung

Jumat, 13 November 2026 | 22:54

Prabowo Jamin Beasiswa Penuh bagi Anak Relawan Bencana yang Gugur

Jumat, 13 November 2026 | 22:37

PLN Perkuat Kemitraan Global untuk Percepat Program PLTS 100 GW dan Industri Hijau

Jumat, 13 November 2026 | 21:58

Respons Kemenkop, KB Bank Tegaskan Tidak Berencana Divestasi

Jumat, 13 November 2026 | 21:57

Selengkapnya