Berita

Pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim/Istimewa

Politik

Tidak Perlu Terbebani, Prabowo Cukup Dukung Pengungkapan Kasus Dugaan Korupsi CSR BI

SELASA, 28 JANUARI 2025 | 00:22 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Prabowo Subianto diminta tidak merasa terbebani dengan kasus dugaan korupsi dana sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI). Cukup mendukung penyidikan dan pengungkapan kasus dugaan korupsi yang terjadi di era pemerintahan Joko Widodo itu.

Menurut pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim, kasus dugaan korupsi dana CSR BI membuktikan adanya persengkongkolan jahat antarlembaga negara demi kepentingan politik praktis.

"Kasus ini harus diungkap tuntas guna menunjukkan komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memberantas korupsi di tubuh pemerintahan," kata Wildan kepada RMOL, Senin, 27 Januari 2025.


Wildan menilai, persekongkolan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang melibatkan lembaga negara yang bersifat independen akan terus terjadi. Motif dan alasannya selalu sama, yakni demokrasi elektoral butuh biaya besar.

"Kasus korupsi dana CSR Bank Indonesia ini terjadi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Meski baru diungkap sekarang oleh KPK, Prabowo Subianto selaku Presiden ke-8 RI tidak perlu merasa terbebani," terang Wildan.

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini menilai, seluruh pihak yang terindikasi terlibat langsung dalam kasus korupsi tersebut harus disidik dan diselidiki guna mendapatkan bukti material yang dibutuhkan dalam proses hukum lebih lanjut.

"Presiden Prabowo cukup menunjukkan political will-nya. Yakni mendukung penyidikan dan penyelidikan kasus tersebut," pungkas Wildan.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya