Berita

Menteri P2MI/Kepala BP2MI Abdul Kadir Karding di Mandarin Oriental, Kuala Lumpur, Malaysia/Ist

Dunia

Menteri P2MI: Kemlu Belum Bisa Temui WNI Korban Penembakan di Malaysia

SENIN, 27 JANUARI 2025 | 15:23 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Upaya pemerintah untuk menemui sejumlah WNI korban penembakan di daerah Selangor, Malaysia masih belum terlaksana karena terhambat izin dari aparat keamanan setempat.

Hal itu diungkap oleh Menteri P2MI/Kepala BP2MI Abdul Kadir Karding saat mendampingi kunjungan kerja Presiden RI Prabowo Subianto di Mandarin Oriental, Kuala Lumpur, Malaysia pada Senin, 27 Januari 2025.

Dikatakan Karding, Kementerian Luar Negeri RI belum melakukan tugas kekonsuleran karena Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) masih melakukan pengawasan terhadap para korban.


"Kalau kontak langsung belum boleh, karena itu masih dalam pengawasan APMM. Jadi apa namanya? polisi Malaysia ya," ujarnya kepada awak media di Mandarin Oriental, Kuala Lumpur, Malaysia.

Karding menyebut akses untuk menemui WNI korban penembakkan baru dibuka oleh pemerintah Malaysia untuk Kemlu RI pada Rabu, 29 Januari 2025 mendatang.

"Dan kita baru bisa boleh diakses itu kalau enggak salah hari rabu. Kemenlu baru dibukakan akses. Jadi tentu kita menghormati proses yang ada dalam ini dalam melindungi mereka," ungkap Menteri P2MI.

Dia berharap Kemlu RI dapat melakukan upaya diplomasi yang mampu mendorong transparansi pada penanganan kasus.

"Kita juga minta kepada Kemlu untuk mendorong agar penegakan hukum yang ada di sini dibuka transparansinya. Jadi terang benderang lah proses-proses ini sehingga jauh lebih baik," kata Karding.

Menteri P2MI yang ikut mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja di Malaysia juga menyampaikan duka cita atas insiden penembakan yang menimpa lima WNI di Malaysia.

"Saya selaku menteri P2MI ingin mengucapkan rasa belasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk PMI kita yang meninggal," ucapnya.

Karding menyebut P2MI juga telah menyiapkan tim advokasi untuk menghadapi kemungkinan adanya proses hukum.

Sementara itu untuk di dalam negeri, Menteri P2MI telah memerintahkan jajarannya memastikan seluruh keluarga korban mengetahui kondisi WNI.

"Terkait di dalam negeri, saya sudah meminta jajaran saya untuk memastikan seluruh keluarga tahu masalahnya. Dan sehingga kita bisa mitigasi hal-hal apa saja yang kira-kira kita siapkan untuk melindungi dan menjaga PMI kita ini," kata dia.

Populer

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

ICMI Terima Wakaf 2 Ribu Mushaf Al-Qur'an

Minggu, 22 Februari 2026 | 00:10

Tantangan Direksi Baru BPJS Kesehatan Tak Ringan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:43

Polri di Bawah Presiden Sudah Paten dan Tidak Ada Perdebatan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

AKBP Catur cuma Sepekan Jabat Plh Kapolres Bima Kota

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

Palu Emas Paman

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:01

BNI Perkuat Aksi Lingkungan, 423 Kg Sampah Berhasil Diangkut dari Pantai Mertasari

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:56

BI-Kemenkeu Sepakati Pengalihan Utang Tahun Ini, Nilainya Rp173,4 Triliun

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:40

Teror Ketua BEM UGM, Komisi III Dorong Laporan Resmi ke Aparat

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:14

PB IKA PMII Pimpinan Fathan Subchi Pastikan Kepengurusan Sah Secara Hukum

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:37

BNI Rayakan Imlek 2577 Kongzili Bersama Nasabah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:03

Selengkapnya