Berita

Menteri P2MI/Kepala BP2MI Abdul Kadir Karding di Mandarin Oriental, Kuala Lumpur, Malaysia/Ist

Dunia

Menteri P2MI: Kemlu Belum Bisa Temui WNI Korban Penembakan di Malaysia

SENIN, 27 JANUARI 2025 | 15:23 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Upaya pemerintah untuk menemui sejumlah WNI korban penembakan di daerah Selangor, Malaysia masih belum terlaksana karena terhambat izin dari aparat keamanan setempat.

Hal itu diungkap oleh Menteri P2MI/Kepala BP2MI Abdul Kadir Karding saat mendampingi kunjungan kerja Presiden RI Prabowo Subianto di Mandarin Oriental, Kuala Lumpur, Malaysia pada Senin, 27 Januari 2025.

Dikatakan Karding, Kementerian Luar Negeri RI belum melakukan tugas kekonsuleran karena Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) masih melakukan pengawasan terhadap para korban.


"Kalau kontak langsung belum boleh, karena itu masih dalam pengawasan APMM. Jadi apa namanya? polisi Malaysia ya," ujarnya kepada awak media di Mandarin Oriental, Kuala Lumpur, Malaysia.

Karding menyebut akses untuk menemui WNI korban penembakkan baru dibuka oleh pemerintah Malaysia untuk Kemlu RI pada Rabu, 29 Januari 2025 mendatang.

"Dan kita baru bisa boleh diakses itu kalau enggak salah hari rabu. Kemenlu baru dibukakan akses. Jadi tentu kita menghormati proses yang ada dalam ini dalam melindungi mereka," ungkap Menteri P2MI.

Dia berharap Kemlu RI dapat melakukan upaya diplomasi yang mampu mendorong transparansi pada penanganan kasus.

"Kita juga minta kepada Kemlu untuk mendorong agar penegakan hukum yang ada di sini dibuka transparansinya. Jadi terang benderang lah proses-proses ini sehingga jauh lebih baik," kata Karding.

Menteri P2MI yang ikut mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja di Malaysia juga menyampaikan duka cita atas insiden penembakan yang menimpa lima WNI di Malaysia.

"Saya selaku menteri P2MI ingin mengucapkan rasa belasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk PMI kita yang meninggal," ucapnya.

Karding menyebut P2MI juga telah menyiapkan tim advokasi untuk menghadapi kemungkinan adanya proses hukum.

Sementara itu untuk di dalam negeri, Menteri P2MI telah memerintahkan jajarannya memastikan seluruh keluarga korban mengetahui kondisi WNI.

"Terkait di dalam negeri, saya sudah meminta jajaran saya untuk memastikan seluruh keluarga tahu masalahnya. Dan sehingga kita bisa mitigasi hal-hal apa saja yang kira-kira kita siapkan untuk melindungi dan menjaga PMI kita ini," kata dia.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Meluruskan Hari Lahirnya Pancasila: Dari Piagam Jakarta Hingga Dekrit Presiden

Selasa, 02 Juni 2026 | 20:01

Kuasa Hukum Gus Yaqut Sebut Tidak Ada Konfirmasi Aliran Dana

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:46

RI Impor Emas 2,5 Ton pada April 2026, Australia jadi Pemasok Terbesar

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:16

Saksi Perkara Maluku, Thobahul Aftoni Akui Mardiono Ketum PPP

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:13

BEM PTMA: MBG adalah Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:09

Gerinda Sebut Lawatan Prabowo Perkokoh Posisi Indonesia di Kancah Dunia

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:08

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:05

Habiburokhman: Zaman Pak Dino Sehebat Apa sih?

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:50

Daftar Harga LPG 5,5 kg dan 12 Kg Terbaru, Cek Tiap Provinsi

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:47

SPI: Nasionalisme dan Kepastian Hukum Harus Seimbang

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:46

Selengkapnya