Berita

Menteri P2MI/Kepala BP2MI Abdul Kadir Karding di Mandarin Oriental, Kuala Lumpur, Malaysia/Ist

Dunia

Menteri P2MI: Kemlu Belum Bisa Temui WNI Korban Penembakan di Malaysia

SENIN, 27 JANUARI 2025 | 15:23 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Upaya pemerintah untuk menemui sejumlah WNI korban penembakan di daerah Selangor, Malaysia masih belum terlaksana karena terhambat izin dari aparat keamanan setempat.

Hal itu diungkap oleh Menteri P2MI/Kepala BP2MI Abdul Kadir Karding saat mendampingi kunjungan kerja Presiden RI Prabowo Subianto di Mandarin Oriental, Kuala Lumpur, Malaysia pada Senin, 27 Januari 2025.

Dikatakan Karding, Kementerian Luar Negeri RI belum melakukan tugas kekonsuleran karena Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) masih melakukan pengawasan terhadap para korban.


"Kalau kontak langsung belum boleh, karena itu masih dalam pengawasan APMM. Jadi apa namanya? polisi Malaysia ya," ujarnya kepada awak media di Mandarin Oriental, Kuala Lumpur, Malaysia.

Karding menyebut akses untuk menemui WNI korban penembakkan baru dibuka oleh pemerintah Malaysia untuk Kemlu RI pada Rabu, 29 Januari 2025 mendatang.

"Dan kita baru bisa boleh diakses itu kalau enggak salah hari rabu. Kemenlu baru dibukakan akses. Jadi tentu kita menghormati proses yang ada dalam ini dalam melindungi mereka," ungkap Menteri P2MI.

Dia berharap Kemlu RI dapat melakukan upaya diplomasi yang mampu mendorong transparansi pada penanganan kasus.

"Kita juga minta kepada Kemlu untuk mendorong agar penegakan hukum yang ada di sini dibuka transparansinya. Jadi terang benderang lah proses-proses ini sehingga jauh lebih baik," kata Karding.

Menteri P2MI yang ikut mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja di Malaysia juga menyampaikan duka cita atas insiden penembakan yang menimpa lima WNI di Malaysia.

"Saya selaku menteri P2MI ingin mengucapkan rasa belasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk PMI kita yang meninggal," ucapnya.

Karding menyebut P2MI juga telah menyiapkan tim advokasi untuk menghadapi kemungkinan adanya proses hukum.

Sementara itu untuk di dalam negeri, Menteri P2MI telah memerintahkan jajarannya memastikan seluruh keluarga korban mengetahui kondisi WNI.

"Terkait di dalam negeri, saya sudah meminta jajaran saya untuk memastikan seluruh keluarga tahu masalahnya. Dan sehingga kita bisa mitigasi hal-hal apa saja yang kira-kira kita siapkan untuk melindungi dan menjaga PMI kita ini," kata dia.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Konversi LPG Ke CNG Jangan Sampai Jadi "Luka Baru" Indonesia

Rabu, 13 Mei 2026 | 20:11

Apa Itu Love Scamming? Waspada Ciri-Cirinya

Rabu, 13 Mei 2026 | 20:04

Rano Karno Ingin JIS Sekelas San Siro

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Geram Devisa Hasil Ekspor Sawit-Batu Bara Tak Disimpan di Indonesia

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:42

KPK Didesak Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi DJKA

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:38

Ini Strategi OJK Jaga Bursa usai 18 Saham RI Dicoret MSCI

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:35

Cot Girek dan Ujian Menjaga Kepastian Hukum

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:27

Prabowo Bakal Renovasi 5 Ribu Puskesmas dari Duit Sitaan Satgas PKH

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:25

Prabowo Siapkan Satgas Deregulasi demi Pangkas Keruwetan Izin Usaha

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:11

Kementerian PU Bangun Akses Tol, Maksimalkan Konektivitas Kota Salatiga

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:02

Selengkapnya