Berita

Menteri P2MI/Kepala BP2MI Abdul Kadir Karding di Mandarin Oriental, Kuala Lumpur, Malaysia/Ist

Dunia

Menteri P2MI: Kemlu Belum Bisa Temui WNI Korban Penembakan di Malaysia

SENIN, 27 JANUARI 2025 | 15:23 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Upaya pemerintah untuk menemui sejumlah WNI korban penembakan di daerah Selangor, Malaysia masih belum terlaksana karena terhambat izin dari aparat keamanan setempat.

Hal itu diungkap oleh Menteri P2MI/Kepala BP2MI Abdul Kadir Karding saat mendampingi kunjungan kerja Presiden RI Prabowo Subianto di Mandarin Oriental, Kuala Lumpur, Malaysia pada Senin, 27 Januari 2025.

Dikatakan Karding, Kementerian Luar Negeri RI belum melakukan tugas kekonsuleran karena Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) masih melakukan pengawasan terhadap para korban.


"Kalau kontak langsung belum boleh, karena itu masih dalam pengawasan APMM. Jadi apa namanya? polisi Malaysia ya," ujarnya kepada awak media di Mandarin Oriental, Kuala Lumpur, Malaysia.

Karding menyebut akses untuk menemui WNI korban penembakkan baru dibuka oleh pemerintah Malaysia untuk Kemlu RI pada Rabu, 29 Januari 2025 mendatang.

"Dan kita baru bisa boleh diakses itu kalau enggak salah hari rabu. Kemenlu baru dibukakan akses. Jadi tentu kita menghormati proses yang ada dalam ini dalam melindungi mereka," ungkap Menteri P2MI.

Dia berharap Kemlu RI dapat melakukan upaya diplomasi yang mampu mendorong transparansi pada penanganan kasus.

"Kita juga minta kepada Kemlu untuk mendorong agar penegakan hukum yang ada di sini dibuka transparansinya. Jadi terang benderang lah proses-proses ini sehingga jauh lebih baik," kata Karding.

Menteri P2MI yang ikut mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja di Malaysia juga menyampaikan duka cita atas insiden penembakan yang menimpa lima WNI di Malaysia.

"Saya selaku menteri P2MI ingin mengucapkan rasa belasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk PMI kita yang meninggal," ucapnya.

Karding menyebut P2MI juga telah menyiapkan tim advokasi untuk menghadapi kemungkinan adanya proses hukum.

Sementara itu untuk di dalam negeri, Menteri P2MI telah memerintahkan jajarannya memastikan seluruh keluarga korban mengetahui kondisi WNI.

"Terkait di dalam negeri, saya sudah meminta jajaran saya untuk memastikan seluruh keluarga tahu masalahnya. Dan sehingga kita bisa mitigasi hal-hal apa saja yang kira-kira kita siapkan untuk melindungi dan menjaga PMI kita ini," kata dia.

Populer

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Mudik Gratis 2026 Pemprov Jabar, Berikut Rute dan Cara Daftarnya

Sabtu, 21 Februari 2026 | 14:13

DPR Komitmen Kawal Pelaksanaan MBG Selama Ramadan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 13:32

Harga Minyak Bertahan di Level Tertinggi Enam Bulan, Dibayangi Ketegangan AS-Iran

Sabtu, 21 Februari 2026 | 13:21

DPR Soroti Impor Pickup Kopdes Merah Putih

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:58

Prabowo Temui 12 Raksasa Investasi Global: “Indonesia Tak Lagi Tidur”

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:49

DPR Tegaskan LPDP Harus Tegakkan Kontrak di Tengah Polemik “Cukup Saya WNI, Anak Jangan”

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:26

Pemerintah Inggris Siap Hapus Andrew dari Daftar Pewaris Takhta

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:14

Kemenag: Tidak Ada Kebijakan Zakat untuk MBG

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:04

Korban Banjir Lebak Gedong Masih di Huntara, DPR Desak Aksi Nyata Pemerintah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 11:25

Norwegia Masih Kuat di Posisi Puncak Olimpiade, Amerika Salip Tuan Rumah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya