Berita

Presiden RI, Prabowo Subianto/RMOL

Nusantara

Prabowo Didorong Bangun Lapas Khusus Koruptor di Bukit Keramat Kuda

MINGGU, 26 JANUARI 2025 | 16:12 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Lembaga Permasyarakatan (Lapas) khusus koruptor harus ada di Indonesia untuk mendukung asta cita Presiden Prabowo terkait penegakan hukum pemberantasan korupsi. Lokasi lapas khusus koruptor itu bisa buat di Bukit Keramat Kuda, Deliserdang, Sumatera Utara.

Ha ini diungkapkan Presidium Mimbar Rakyat Anti Korupsi (MARAK) Arief Tampubolon di Kawasan Jalan Denai, Medan, Minggu 26 Januari 2025.

"Makanya kita desak Prabowo untuk serius menangkap para pencuri kekayaan yang dimiliki negeri ini, sesuai asta citanya memimpin negara. Kan bisa di Sumut itu lapas khusus koruptor dibangun. Agar tidak main main lagi penegak hukum di republik ini memberantas korupsi," katanya menanggapi capaian 100 hari kerja Prabowo-Gibran.


Menurut Arief, saat ini masih sangat minim koruptor yang ditangkap dan diadili. Lokasi lapas khusus koruptor itu bisa dibangun di lahan eks HGU PTPN2, yaitu di Kawasan Bukit Keramat Kuda, Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deliserdang.

Lokasi lahan untuk pembangunan lapas khusus koruptor itu tepat berdampingan dengan wilayah Kota Medan, yaitu bersebelahan dengan Kecamatan Medan Denai, yang dibatasi oleh Jalan Tol Belmerah.

"Jika lapas itu bisa terwujud dibangun, artinya Presiden Prabowo sangat pasti sirius dengan niatnya memberantas korupsi di republik ini. Bisa seluruh koruptor Indonesia ditahan di Lapas Bukit Keramat Kuda itu," ungkap Arief.

Koruptor harus dipisahkan tahanannya dengan narapidana kasus lainnya. Agar tahanan korupsi tidak terkontaminasi dampak negatif kasus lainnya seperti narkoba.

"Pernah ada tahanan korupsi ditangkap KPK dari Kabupaten Mandailing Natal, setelah bebas dianya itu malah kecanduan narkoba. Saat itu koruptor tahanannya bersatu dengan tahanan narkoba di Lapas Tanjung Gusta Medan," kata Arief.

Jika lapas khusus koruptor bisa terwujud dibangun di Bukit Keramat Kuda, Deliserdang, di atas lahan 50 hektare eks HGU PTPN2, sudah pasti bisa dibuat pembinaan sosial kepada tahanan koruptor, semisal bercocok tanan.

Selain itu, lanjut Arief, tahanan koruptor tidak akan terkontaminasi dengan dampak negatif dari kejahatan narapidana lainnya.

Populer

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

ICMI Terima Wakaf 2 Ribu Mushaf Al-Qur'an

Minggu, 22 Februari 2026 | 00:10

Tantangan Direksi Baru BPJS Kesehatan Tak Ringan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:43

Polri di Bawah Presiden Sudah Paten dan Tidak Ada Perdebatan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

AKBP Catur cuma Sepekan Jabat Plh Kapolres Bima Kota

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

Palu Emas Paman

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:01

BNI Perkuat Aksi Lingkungan, 423 Kg Sampah Berhasil Diangkut dari Pantai Mertasari

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:56

BI-Kemenkeu Sepakati Pengalihan Utang Tahun Ini, Nilainya Rp173,4 Triliun

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:40

Teror Ketua BEM UGM, Komisi III Dorong Laporan Resmi ke Aparat

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:14

PB IKA PMII Pimpinan Fathan Subchi Pastikan Kepengurusan Sah Secara Hukum

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:37

BNI Rayakan Imlek 2577 Kongzili Bersama Nasabah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:03

Selengkapnya